KORAN MANDALA – Kalangan buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar 8 hingga 10 persen. Jika usulan kenaikan 10 persen disetujui, UMK Bandung Barat diproyeksikan menembus Rp4,3 juta per bulan.
Tuntutan tersebut disampaikan Koalisi 7 Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bandung Barat menjelang pembahasan pengupahan 2027. Buruh berharap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat mengakomodasi usulan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja.
Koordinator Koalisi 7 Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat, mengatakan, usulan kenaikan 8 hingga 10 persen didasarkan pada proyeksi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat yang diperkirakan berada di kisaran 7 persen.
Menurutnya, kenaikan UMK harus lebih tinggi dibandingkan UMP sehingga tuntutan kenaikan hingga 10 persen dinilai perlu diperjuangkan.
“Tuntutan kita UMK 2027 itu naik 8 sampai 10 persen dari tahun berjalan. Karena kan melihat UMP saja, naik di sekitar 7 persen dari tahun berjalan. Sementara aturannya, UMK harus lebih besar dari UMP,” ujar Dede.
Sebagai informasi, UMK Kabupaten Bandung Barat pada 2026 ditetapkan sebesar Rp3.984.711 per bulan. Dengan usulan kenaikan 8 hingga 10 persen, nominal UMK 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp4,3 juta hingga Rp4,38 juta.
Dede menyebut, angka tersebut masih tergolong moderat untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan industri Bandung Barat.
“Ya perkiraan sekitar Rp4,3 jutaan untuk tahun 2027. Kita tentunya berharap pemerintah KBB, Pak Bupati KBB bisa menaikkan UMK KBB ini sesuai dengan tuntutan buruh,” lanjutnya.
Nilai Kebutuhan Hidup Layak Capai Rp4,5 Juta
Di sisi lain, Koalisi 7 Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bandung Barat menilai besaran kenaikan yang diusulkan masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan riil pekerja.
Dede mengungkapkan, Dewan Pengupahan sebelumnya telah melakukan pemantauan kebutuhan hidup layak (KHL) di tiga pasar tradisional utama di Kabupaten Bandung Barat.
Survei tersebut mengacu pada 64 komponen KHL sesuai regulasi ketenagakerjaan. Dari hasil pemetaan itu, kebutuhan hidup pekerja di Bandung Barat tercatat mencapai sekitar Rp4,5 juta per bulan.
“Survei KHL oleh Dewan Pengupahan itu kan melihat pada 64 item KHL, sehingga keluar angka Rp4,5 juta. Kalau mengacu ke KHL Dewan Pengupahan, UMK KBB di tahun depan juga masih di bawah,” tegas Dede.
Dengan hasil tersebut, kalangan buruh berharap Pemkab Bandung Barat bersama pengusaha dapat mempertimbangkan tuntutan kenaikan UMK 2027. Kebijakan pengupahan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan iklim investasi di daerah.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






