Daerah

HUT ke-81 Jabar, Pemangkasan Transfer Rp2,4 Triliun Jadi Ujian Pemprov

KORAN MANDALA – Memasuki usia ke-81 tahun, Jawa Barat masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah pembangunan. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Siti Muntamah menyoroti persoalan anggaran, terutama setelah berkurangnya transfer daerah dari pemerintah pusat.
‎
‎Siti mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
‎
‎Menurutnya, pengurangan transfer daerah dari pemerintah pusat mencapai Rp2,4 triliun. Kondisi itu dinilai akan berpengaruh terhadap situasi pembangunan di Jawa Barat.
‎
‎“Ujian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak disangka-sangka itu adalah berkurangnya transfer daerah dari pusat ke Provinsi Jawa Barat berkurang Rp2,4 triliun. Kebayang lah ya, itu pasti akan banyak mempengaruhi situasi,” Ujar Siti Muntamah
‎
‎Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Siti menilai pemerintah tetap harus memastikan kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, serta perlindungan perempuan dan anak tidak terabaikan.
‎
‎Sebab, Komisi V DPRD Jabar merupakan salah satu komisi yang banyak menerima aspirasi masyarakat terkait persoalan pelayanan dasar.
‎
‎“Karena memang kalau Komisi V ini kan yang setiap tahun pasti menerima aspirasi dari masyarakat dengan berbagai isu-isu yang ada,” kata Siti.
‎
‎Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Komisi V adalah perlindungan perempuan, keluarga dan anak. Menurut Siti, pihaknya menerima aspirasi masyarakat terkait kebutuhan regulasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan, keluarga dan anak.
‎
‎“Salah satunya adalah kalau saya hari ini Komisi V menyoroti kehidupan perempuan, keluarga, anak,” ujarnya.
‎
‎Infrastruktur Jadi Fokus Pembangunan
‎
‎Siti juga menyoroti arah pembangunan Jawa Barat pada 2026 yang lebih banyak berfokus pada sektor infrastruktur.
‎
‎Menurutnya, kondisi tersebut membuat sektor lain yang menjadi ruang lingkup Komisi V tetap harus mendapat perhatian, terutama pendidikan, kesehatan dan sosial.
‎
‎“Pengarusutamaan pembangunan Jawa Barat di tahun 2026 ini adalah infrastruktur. Maka yang paling leading pasti Komisi IV,” ujarnya.
‎
‎Ia berharap pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab sektor lainnya.
‎
‎DPRD Minta Perencanaan Lebih Matang
‎
‎Menghadapi kondisi anggaran yang dinamis, Siti mendorong Pemprov Jabar memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran.
‎
‎Menurutnya, perubahan kebijakan dan anggaran yang terlalu sering dapat menyulitkan pemerintah dalam menjalankan program yang telah disusun.
‎
‎“Saya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu juga melakukan perencanaan yang lebih baik. Gak berubah-rubah gitu,” pungkasnya.
‎
‎Siti memahami kondisi pemerintahan yang dinamis dapat menyebabkan terjadinya perubahan anggaran. Namun, ketika terjadi perubahan, pemerintah dinilai harus segera melakukan penyesuaian agar program pembangunan tetap dapat berjalan.
‎
‎“Karena memang dinamis ya. Tiba-tiba anggarannya gak ada, kan harus cepat-cepat yang setelahnya itu harus segera direvisi,” katanya.
‎

Share