KORAN MANDALA – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Siti Muntamah mengungkap perkembangan pembahasan reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk SMA negeri di Jawa Barat.
Siti mengatakan, pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan tersebut saat ini masih berjalan di Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Jabar.
“Kalau itu kan sebenarnya begini.Di dalam Pansus Penyelenggaraan Pendidikan,Raperda yang diajukan oleh Disdik. Jadi ini inisiatifnya bukan dari DPRD tapi dari Disdik,” kata Siti.
Menurutnya,dalam Raperda tersebut disebutkan terdapat tiga sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan,yakni APBN, APBD, serta masyarakat atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Disebutkan di sana keterkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan itu.Pertama dari APBN, kedua dari APBD,ketiga dari unsur masyarakat atau yang lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Siti menjelaskan,pembiayaan dari APBN selama ini salah satunya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),sedangkan dari APBD terdapat Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
Sementara itu,sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat masih menjadi bagian yang perlu dibahas dan disepakati bersama, termasuk kemungkinan penerapan kembali SPP.
“Yang ketiganya nah dari masyarakat ini yang belum kita sepakati bareng.” katanya.
Pembahasan Masih Kaji Kebutuhan Sekolah
Siti menyebut,pihaknya telah menerima berbagai masukan dari kepala sekolah,civitas sekolah,guru,hingga pihak yang menunjang proses pendidikan.
Menurutnya,kebutuhan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar,tetapi juga peningkatan kompetensi siswa.
“Contohnya apa misalnya? Seperti lomba-lomba itu kan butuh anggaran ya.Nah lomba-lombanya anggarannya itu kadang enggak ada dan kecil gitu.Kadang-kadang guru tidak bisa mengantarkan anak-anak untuk lomba sains karena enggak ada operasional misalnya,” ujarnya.
Karena itu,Siti menilai kebutuhan tersebut perlu dibicarakan bersama, termasuk bagaimana mekanisme SPP maupun sumbangan lainnya.
“Tentu saja ini harus dipikirkan bareng-bareng gitu, dan slotnya itu ada yang ketiga itu, gimana dengan SPP, terus kemudian sumbangan-sumbangan yang lain,” katanya.
Siti menilai terdapat ruang untuk membahas SPP karena sumber pembiayaan dari masyarakat telah tercantum dalam Raperda.Namun, keputusan akhir masih membutuhkan pembahasan panjang antara DPRD dan pihak eksekutif.
“Nah saya melihat celahnya itu ada karena memang sudah ada ditulis di situ. Tetapi untuk deal-nya, butuh tentu saja diskusi yang panjang dan kesepakatan antara kami di DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai pembahas dan mendengar dengan pihak eksekutif yang memiliki decision maker,” ujarnya.
DPRD Masih Serap Aspirasi Daerah
Terkait rencana Dinas Pendidikan datang ke DPRD untuk membahas reaktivasi SPP, Siti mengatakan pembahasan saat ini masih berada pada tahap pengumpulan informasi dan pengawasan di daerah.
“Ya kan kita masih membahasnya masih di bawah nih, sirkulasi pengawasan-pengawasan ya. Kita datang ke KCD-KCD,” kata Siti.
Menurutnya, kondisi dan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah Jawa Barat tidak selalu sama. Karena itu, DPRD masih menggali persoalan dari berbagai daerah melalui Kantor Cabang Dinas (KCD).
“Khawatirnya persoalan yang mendasar di daerah barat seperti Depok, Karawang, Bekasi, itu berbeda dengan Indramayu, Cirebon, dan Pangandaran ya, Ciamis, Banjar, itu berbeda,” ujarnya.
Dari hasil penelusuran tersebut, Siti mengatakan DPRD telah mendapatkan sejumlah gambaran mengenai persoalan pembiayaan pendidikan di masing-masing wilayah.
“Nah kita dapatin di situ. Kita udah dapet sih kemarin, ‘Oh kalau di sini tuh begini, kalau ini begini, kalau ini begini’. Nanti kita aturkan ke situ kemudian nanti kita bahas,” katanya.
Ia menegaskan, jika SPP kembali diberlakukan, tentu akan ada konsekuensi yang harus dibahas. Begitu pula jika SPP tetap ditiadakan.
“Tentu saja kalau misalnya SPP itu di-on atau di-off. ini dengan beberapa konsekuensi-konsekuensi. Kalau off itu gimana, on gimana, karena Perda itu ada bunyi. Ya kecuali kalau dicoret,” tutur Siti.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
