KORAN MANDALA – Rehabilitasi jalan di Kecamatan Banjarwangi kembali menjadi sorotan dalam pembahasan anggaran Pemerintah Kabupaten Garut. Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Garut mempertanyakan tidak masuknya perbaikan jalan Banjarwangi dalam daftar prioritas rehabilitasi pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026/2027.
Kekecewaan tersebut bahkan berujung pada keputusan Fraksi Gerindra melakukan walkout dari Rapat Paripurna DPRD Garut yang digelar di Kantor DPRD Garut, Kamis (13/8/2026).
Fraksi Gerindra sebelumnya menginginkan ruas jalan di Kecamatan Banjarwangi masuk dalam daftar prioritas perbaikan. Namun, dalam proses finalisasi bersama pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, usulan tersebut belum tercantum dalam prioritas anggaran.
Rayakan HUT RI Perumda Tirta Intan Garut Gelar Promo Sambungan Baru PDAM
Wakil Ketua II DPRD Garut dari Fraksi Gerindra, Dila Nurul Fadilah, mengatakan pihaknya menghormati keputusan Ketua Fraksi Gerindra yang mengambil sikap walkout sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus mempertanyakan kebijakan prioritas anggaran.
Menurut Dila, perbedaan pandangan dalam menentukan skala prioritas anggaran merupakan hal yang mungkin terjadi. Namun, persoalannya adalah bagaimana pemerintah menentukan urgensi pembangunan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Mungkin ada ketidaksepakatan, namanya juga masing-masing mempunyai prioritas,” ujar Dila, Selasa (18/8/2026).
Jalan Rusak Parah, Mengapa Tak Menjadi Prioritas?
Dila mengakui kondisi keuangan Kabupaten Garut saat ini memiliki keterbatasan. Namun, keterbatasan anggaran menurutnya tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan aspek urgensi dalam menentukan pembangunan.
Ia menyinggung kondisi jalan di Banjarwangi yang menurutnya sudah mengalami kerusakan cukup parah dan menjadi persoalan yang terus disuarakan masyarakat.
“Pendapatan Kabupaten Garut memang terbatas untuk sekarang, namun harus melihat aspek prioritas,” katanya.
Menurut Dila, kondisi jalan Banjarwangi bahkan telah menjadi perhatian publik.
“Dan Fraksi juga seperti halnya yang disampaikan di dapilnya itu kan sudah viral ya bahwa di Banjarwangi itu jalannya sangat rusak parah,” lanjutnya.
Karena itu, tidak masuknya perbaikan jalan Banjarwangi dalam prioritas anggaran menimbulkan pertanyaan di internal Fraksi Gerindra.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai kepentingan satu daerah pemilihan, tetapi menyangkut bagaimana pemerintah menentukan wilayah yang benar-benar membutuhkan intervensi anggaran berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensinya.
Pemerintah Disebut Sudah Berupaya, Tapi Belum Ada Kepastian
Dila mengatakan jajaran eksekutif sebenarnya telah berupaya mencari alternatif pembiayaan, termasuk mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk menangani persoalan jalan Banjarwangi.
“Walaupun saya juga tahu bahwa pemerintah eksekutif sudah berusaha untuk tadinya itu biar anggaran pusat bisa menyelesaikan persoalan terkait yang di Banjarwangi,” ungkapnya.
Namun, menurut Dila, mengandalkan anggaran pemerintah pusat juga belum memberikan kepastian. Sebab, belum dapat dipastikan apakah dukungan anggaran tersebut akan turun dan kapan realisasinya.
Kondisi itu membuat Fraksi Gerindra mendorong adanya keberpihakan Pemerintah Kabupaten Garut terhadap kebutuhan perbaikan jalan Banjarwangi.
“Sehingga mungkin harapannya ada keberpihakan di Pemerintah Kabupaten Garut untuk jalan Banjarwangi,” ujarnya.
Soroti Dominasi Pembangunan di Garut Selatan
Selain persoalan Banjarwangi, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan arah distribusi anggaran infrastruktur, khususnya ketika banyak program perbaikan jalan diarahkan ke wilayah Garut Selatan.
Dila menegaskan, pembangunan di wilayah Selatan tentu bukan persoalan. Namun, pemerintah harus mampu menjelaskan dasar penentuan prioritas tersebut.
“Maksudnya itu kan terkait infrastruktur kan banyak di Selatan. Nah kenapa di Selatan? Tapi tetap dilihat dulu, kenapa harus di sana. Apakah memang betul sangat urgent,” katanya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Fraksi Gerindra tidak sekadar mempersoalkan ada atau tidaknya anggaran untuk Banjarwangi. Yang dipertanyakan adalah parameter yang digunakan pemerintah dalam menentukan jalan mana yang harus lebih dahulu diperbaiki.
Sebab, jika prinsipnya adalah tingkat kerusakan dan urgensi, maka kondisi jalan Banjarwangi seharusnya mendapat penjelasan yang terang ketika tidak masuk dalam daftar prioritas.
Walkout Jadi Sinyal Keras
Keputusan Fraksi Gerindra melakukan walkout dari rapat paripurna menjadi sinyal politik bahwa persoalan prioritas anggaran belum sepenuhnya dianggap selesai.
Dila mengatakan sikap tersebut merupakan bentuk respons Fraksi Gerindra terhadap tidak masuknya jalan Banjarwangi dalam prioritas perbaikan.
“Ya maksudnya itu jadi tanggapan kami kemarin, fraksi kami, seperti halnya disampaikan oleh ketua fraksi kami. Tapi kenapa yang Banjarwangi mungkin tidak dibereskan, ya terabaikan lah,” katanya.
Meski demikian, Fraksi Gerindra masih menunggu tindak lanjut pemerintah maupun keputusan berikutnya terkait usulan tersebut.
Dila menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati proses pembahasan anggaran. Namun, ia kembali menekankan bahwa setiap kebijakan anggaran harus memiliki dasar prioritas yang jelas.
“Kita menghormati segala sesuatu hal yang memang nanti disampaikan, tapi memang harus sesuai dengan prioritas. Tapi yang diutamakan dulu yang mana,” pungkasnya.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Garut. Pemerintah dituntut tidak hanya menjelaskan keterbatasan anggaran, tetapi juga membuka secara transparan mengapa jalan yang disebut mengalami kerusakan parah belum menjadi prioritas perbaikan.
Sebab, bagi masyarakat Banjarwangi, persoalannya sederhana: ketika jalan rusak parah sudah lama dikeluhkan, kapan pemerintah akan benar-benar memperbaikinya?
