Janji KDM Akan Pangkas Biaya Operasional Gubernur Demi SMA-SMK Negeri Tetap Gratis

KORANMANDALA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memberlakukan kembali pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri. Ia menyatakan siap memangkas biaya operasional Gubernur jika diperlukan untuk menjaga pendidikan tetap gratis di Jawa Barat.
‎
‎Dedi mengatakan, wacana pemberlakuan SPP merupakan usulan dari DPRD Jawa Barat, khususnya pihak yang membidangi sektor pendidikan. Namun, Pemprov Jabar memilih tetap mempertahankan kebijakan sekolah gratis.
‎
‎“Masih ramai dibahas tentang usulan pemberlakuan SPP bagi siswa dan siswi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Itu merupakan usulan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi bidang pendidikan,” kata Dedi melalui akun Instagramnya dikutip, Jum’at (17/7/2026)
‎
‎Ia menegaskan, Pemprov Jabar tidak akan membebankan biaya SPP kepada siswa SMA dan SMK negeri.
‎
‎“Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memberlakukan pembayaran SPP. Kami tetap berpegang teguh pendidikan merupakan kewajiban pemerintah. SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat gratis,” ujarnya.
‎
‎Menurut Dedi, komitmen sekolah gratis juga berlaku bagi sekolah swasta yang telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jabar. Biaya pendidikan siswa dalam program tersebut akan ditanggung oleh pemerintah daerah.
‎
‎“Dan sekolah swasta pun yang memiliki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, siswanya biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi,” katanya.
‎
‎Di tengah kondisi fiskal yang terbatas akibat adanya penundaan dana bagi hasil dari pemerintah pusat, Dedi menyebut pihaknya akan melakukan efisiensi anggaran dan mengalihkan belanja yang dinilai tidak prioritas untuk mendukung sektor pendidikan.
‎
‎“Di tengah keterbatasan anggaran, defisit anggaran karena penundaan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Jawa Barat, kami berusaha untuk melakukan efisiensi, realokasi anggaran yang tidak penting,” jelasnya.
‎
‎Bahkan, Dedi menyatakan siap memangkas biaya operasional Gubernur apabila diperlukan agar anggaran pendidikan tetap terpenuhi.
‎
‎“Bila diperlukan, biaya operasional Gubernur bisa dipotong untuk kepentingan pendidikan di Jawa Barat,” tegasnya.
‎
‎Dedi berharap langkah tersebut dapat menjaga kualitas pendidikan sekaligus memastikan anak-anak Jawa Barat tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.
‎
‎“Semoga seluruh langkah ini menjadi langkah kita bersama untuk menjaga kualitas pendidikan di Jawa Barat dan menjaga masa depan anak-anak Jawa Barat,” pungkasnya