Sekda Jabar Ungkap Empat Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar

KORANMANDALA.COM – Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini menjadikan infrastruktur pelayanan dasar sebagai prioritas pembangunan.

Hal tersebut diungkapkan dirinya usai mendapat berbagai masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui para anggota legislatif di DPRD Jawa Barat.

Herman mengatakan, infrastruktur pelayanan dasar yang dimaksud diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, jalan hingga irigasi. Skala prioritas tersebut dilakukan guna pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Jawa Barat tahun 2026.

“2026 sekarang sedang berjalan dan salah satu fokus kami, fokus Pak Gubernur dan Pemda Provinsi Jawa Barat tentu infrastruktur jalan. Kemudian yang tidak kalah penting juga irigasi, infrastruktur pendidikan, kesehatan. Pokoknya terkait pelayanan dasar itu diprioritaskan,” kata Herman di DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7/2026).

Ia menilai, berbagai pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menjadi skala prioritas di atas bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Khususnya terkait multiplier effect (efek domino dalam ekonomi). Salah satu yang dicontohkan Herman adalah kondisi jalan mulus yang bisa memperlancar perputaran ekonomi masyarakat di sekitarnya.

“Kita bisa melihat bagaimana progres, jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi relatif sebagian besar sudah mulus. Karena kalau jalannya mantap ekonominya lancar. Itu multiplier effect,” ucap dia.

Sebelumnya, Herman sendiri telah menerima berbagai masukan yang disampaikan oleh masyarakat melalui DPRD Provinsi Jawa Barat yang disampaikan dalam Rapat Paripurna. Beberapa masukan tersebut berupa perbaikan infrastruktur yang lebih merata termasuk irigasi pengairan untuk sawah di Jawa Barat.

Menanggapi hal tersebut, ia menekankan bahwa pembangunan di Jawa Barat sebetulnya sudah berjalan cukup baik secara prinsipil. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari berbagai catatan. Maka dari itu, ia sangat menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan guna pembangunan di Jawa Barat yang lebih maju.

“Saya kira kita sudah semaksimal mungkin melaksanakan pembangunan di tahun 2025 dan pada prinsipnya kan sudah berjalan dengan baik, tentu dengan berbagai catatan. Saya kira DPRD kan punya fungsi pengawasan, fungsi budgeting dan fungsi legislasi,” pungkas dia.