Gagal Capai Target 2025, Pemkot Bandung “Kehilangan” Potensi Pendapatan Ratusan Miliar Rupiah

KORANMANDALA.COM – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 menyisakan catatan kritis.

Meski sekilas angka realisasi menyentuh triliunan rupiah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung nyatanya gagal memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan, dengan selisih yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (9/7/2026), Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaparkan bahwa total realisasi pendapatan daerah hanya mencapai Rp7,37 triliun atau 95,11 persen. Artinya, terdapat minus sekitar Rp380 miliar dari target awal yang dipatok sebesar Rp7,75 triliun.

Aksi Vandalisme Kotori Gedung Pensil, Warga Soroti Minimnya Perawatan Cagar Budaya di Bandung

Sorotan tajam tertuju pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi indikator utama kemandirian fiskal kota. Dari target ambisius sebesar Rp4,41 triliun, Pemkot Bandung hanya mampu mengumpulkan Rp3,79 triliun (91,46 persen).

Ketidakmampuan mencapai target ini untungnya sedikit ditambal oleh pendapatan transfer dari pusat dan provinsi yang relatif aman, yakni terealisasi Rp3,36 triliun atau 98,13 persen dari target Rp3,43 triliun (selisih minus Rp70 miliar), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp47,79 miliar.

Masalah tidak berhenti di sektor hulu (pendapatan). Di sektor hilir (penyerapan anggaran), Pemkot Bandung juga dinilai kurang progresif. Realisasi belanja dan transfer daerah hanya menyentuh angka 89,73 persen, atau sebesar Rp7,49 triliun dari pagu yang disediakan sebesar Rp8,34 triliun. Ada sekitar Rp850 miliar anggaran belanja yang tidak terserap.

Bahkan untuk sektor vital seperti Belanja Modal yang berdampak langsung pada pembangunan fisik kota, Pemkot menyisakan slot kosong sekitar Rp101,16 miliar, karena hanya terealisasi Rp916,84 miliar dari anggaran Rp1,01 triliun.

Dampak dari kombinasi kurang optimalnya pendapatan dan loyonya penyerapan belanja ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang membengkak hingga Rp487,11 miliar. Angka mendekati setengah triliun rupiah ini menjadi indikator kuat adanya perencanaan anggaran yang kurang akurat atau eksekusi program di lapangan yang berjalan lambat.

Menanggapi laporan pertanggungjawaban yang diserahkan Wali Kota Muhammad Farhan tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyatakan bahwa Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 ini akan langsung masuk ke meja pembahasan.