Pengamat ITB Nilai Lemahnya Koordinasi Hambat Progres BRT Bandung Raya

KORANMANDALA.COM – Progres pembangunan infrastruktur Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang masih berada di bawah 10 persen memunculkan kekhawatiran terhadap target operasional pada pertengahan 2027.
‎
‎Murut Data laporan yang masuk per 7 Juni 2026, untuk halte on corridor atau di jalur khusus baru di angka 4,7 persen.
‎
‎Untuk jalur on corridor atau jalur khusus BRT Bandung Raya masih di angka 0,38 persen, pembangunan Depo Cicaheum 0,24 persen, Depo Leuwipanjang 4,9 persen dan jalur off corridor di 12,2 persen.
‎
‎Kondisi tersebut dinilai tidak hanya dipengaruhi persoalan teknis, tetapi juga lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah kabupaten/kota.
‎
‎Pengamat transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono, menilai seluruh pihak seharusnya memiliki inisiatif untuk mempercepat penyelesaian proyek transportasi massal tersebut, meski pembangunan utamanya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
‎
‎”Walaupun ini proyek pusat, harusnya ada dorongan atau inisiatif dari daerah. Walaupun ada keterlambatan dari sisi pusat, kan dari Kementerian Perhubungan ada efisiensi dan segala macam. Kenapa enggak Pemprov Jabar (kabupaten/kota) membantu. Jadi ada masalah di komunikasi,” ujar Sony, Rabu (8/7/2026).
‎
‎Selain pembangunan fisik, Sony juga menyoroti belum jelasnya penataan 12 jalur feeder di Kota Bandung yang akan menjadi penunjang operasional BRT Bandung Raya.
‎
‎Menurutnya, hingga kini belum ada kepastian apakah feeder akan memanfaatkan angkutan kota yang sudah ada, dilakukan pengadaan baru, atau menggunakan skema lainnya.
‎
‎”Nah, ke-12 feeder ini bagaimana pengaturannya? Sampai saat ini Bandung belum melakukan apa-apa terkait dengan penataan 12 feeder tersebut. Apakah mau diambil dari angkot, apakah angkotnya ditiadakan jadi feeder, apakah mau pengadaan terpisah antara angkot yang ada dengan feeder, itu kan belum jelas,” katanya.
‎
‎Sony juga menilai pembangunan depo yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya menunggu pemerintah pusat, tetapi ikut aktif mendorong percepatan proyek.
‎
‎”Padahal kan proyek pusat ini dibangun buat daerah. Kenapa daerahnya tidak berinisiatif agar proyek pusat ini benar-benar bermanfaat? Jangan sampai proyek pusat datang ke daerah terus enggak diapa-apain,” ujarnya.
‎
‎Ia mengungkapkan, rendahnya keseriusan pemerintah daerah bahkan sempat menjadi sorotan pihak penyandang dana proyek.
‎
‎”Sampai pernah ada keluhan dari World Bank-nya, ‘Ini sebenarnya Bandung tuh serius enggak sih?'”ungkap Sony.
‎
‎Dengan progres pembangunan saat ini, Sony pesimistis seluruh koridor BRT Bandung Raya dapat beroperasi sesuai target pertengahan 2027. Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil peran lebih besar dalam mempercepat penyelesaian proyek tersebut.
‎
‎”Kenapa enggak BRT-nya dia turun tangan juga gitu? ‘Sok permasalahannya mana? Sini saya bantu.’ Kenapa enggak kayak gitu, kalau memang Gubernur Jawa Barat memang mendukung BRT Bandung Raya,”pungkasnya.
‎