Kemenhaj Jabar Jelaskan Alasan Usulan Biaya Haji Naik Jadi Rp107 Juta

KORANMANDALA.COM –  Usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 menjadi Rp107.340.172,02 memunculkan perhatian masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jawa Barat menjelaskan bahwa rencana tersebut dipengaruhi berbagai faktor eksternal, mulai dari kondisi geopolitik Timur Tengah hingga perubahan kebijakan layanan haji di Arab Saudi.
‎
‎Kepala Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, Boy Hary Novian, mengatakan besaran BPIH 2027 masih berupa usulan yang akan dibahas bersama pemerintah dan DPR RI. Karena itu, masyarakat diminta menunggu keputusan resmi sebelum menyimpulkan adanya kenaikan biaya haji.
‎
‎ “Ada beberapa faktor yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri dan Wakil Menteri juga anggota DPR, mulai dari geopolitik dari Timur Tengah, kemudian juga dari kenaikan bahan bakar pesawat,” ujar Boy, Rabu (8/7/2026).
‎
‎Selain biaya transportasi udara, Boy menyebut perubahan skema layanan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi turut memengaruhi proyeksi biaya penyelenggaraan haji tahun depan.
‎
‎”Terus juga adanya layanan yang berubah di Arab Saudi di mana pelayanan paket D dan E itu sudah tidak ada, tapi hanya ada A, B, dan C. Sehingga, ini akan mengakibatkan adanya kenaikan dari biaya,” ucapnya.
‎
‎Meski demikian, ia menegaskan besaran biaya yang nantinya dibayar jemaah belum diputuskan. Pemerintah masih mengkaji berbagai skema agar kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada calon jemaah, termasuk melalui optimalisasi dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
‎
‎ “Pak Wamen berharap bahwa kenaikan ini bisa ditanggulangi oleh BPKH sebagai pengelola dari uang jemaah,” katanya.
‎
‎Boy juga mengungkapkan hingga kini belum ada gelombang protes dari masyarakat Jawa Barat terkait usulan kenaikan BPIH 2027. Ia menambahkan, biaya haji dalam dua tahun terakhir justru mengalami penurunan dibandingkan 2024.
‎
‎ “Menurunnya tahun ini Rp2 juta turunnya dibandingkan tahun lalu, di mana tahun sebelumnya turun Rp4 juta. Jadi total keseluruhan dari tahun 2024 itu sebenarnya sudah turun sekitar enam juta rupiah dari biaya yang ditetapkan di tahun 2024, di 2026 ini total itu hampir Rp6 juta turunnya,” pungkasnya.