KORANMANDALA.COM – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf, mengkritik rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggratiskan sekolah swasta bagi 70 ribu siswa yang tidak lolos SPMB Maung maupun Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi mengaburkan persoalan pendidikan yang lebih besar, yakni nasib lebih dari 500 ribu siswa yang diperkirakan akan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Maulana memaparkan, jumlah lulusan SMP dan MTs negeri maupun swasta di Jawa Barat pada 2026 mencapai 826.996 siswa. Sementara daya tampung sekolah negeri, baik SMA, SMK, maupun MA negeri, hanya sekitar 319.561 siswa, termasuk kapasitas Sekolah Maung sebanyak 18.176 siswa.
Dengan kondisi tersebut, sekitar 507.435 siswa diperkirakan akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
“Lalu pertanyaannya, mengapa pemerintah hanya berfokus pada angka 70 ribu siswa yang tidak lolos Maung dan PCMB? Menurut saya, hal ini justru mengaburkan tujuan awal Pemprov Jawa Barat untuk membantu masyarakat miskin yang bersekolah di swasta,” ujar Maulana saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).
Ia mempertanyakan dasar penentuan angka 70 ribu siswa yang akan menerima program sekolah gratis tersebut.
“Padahal, jumlah siswa yang bersekolah di swasta mencapai lebih dari 500 ribu orang. Apakah 70 ribu siswa tersebut benar-benar berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu?” katanya.
Menurut Maulana, pemerintah perlu memetakan secara jelas siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Dari total 507 ribu siswa yang akan bersekolah di swasta, berapa sebenarnya yang masuk kategori tidak mampu? Di sinilah letak persoalannya. Data tersebut menjadi bias dan kabur,” Pungkasnya
Ia menilai kebijakan pendidikan seharusnya dibangun berdasarkan data yang akurat sehingga bantuan yang diberikan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
