KORANMANDALA.COM – Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat mengaku menerima ribuan keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.
Keluhan tersebut berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat dan mayoritas berkaitan dengan persoalan sistem serta perubahan aplikasi yang dinilai membingungkan orang tua siswa.
Ketua Fortusis Jawa Barat, Dwi Soebawanto, mengatakan banyak orang tua yang merasa kecewa terhadap pelaksanaan SPMB dan PCMB tahun ini. Meski demikian, pihaknya mendukung rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menyalurkan puluhan ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri ke sekolah swasta melalui skema kerja sama.
“Ada wacana 77 ribuan siswa dialihkan ke sekolah swasta, kami setuju dan kami lebih suka jika dialihkan. Karena swasta menjamin terpenuhi semua, mulai proses mengajar hingga infrastruktur. Sekolah itu sudah jalan dan pasti siswa mendapatkan Dapodik karena belajarnya satu rombel kurang 50 orang. Lebih terjamin ketimbang masuk negeri dipadati menjadi 50 orang. Kalau ke swasta dialihkan lebih aman baik untuk orang tua dan anak,” katanya saat dihubungi, Minggu (14/6/2026).
Menurut Dwi, pembiayaan pendidikan bagi siswa yang dialihkan ke sekolah swasta tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta agar proses tersebut diawasi secara serius sehingga berjalan adil dan tepat sasaran.
“Jadi, tidak boleh tidak, harus benar-benar adil terwujud dan dikawal Komisi V DPRD Jabar. Kami ingin Komisi V mengawal SPMB dan PCMB. Ketika orang tua datang kepada kami dan mengadukan persoalan ini, maka kami juga akan turut memperjuangkannya bersama para orang tua,” ujarnya.
Dwi menyebut aduan yang diterima Fortusis berasal dari berbagai daerah, antara lain Kota Bandung, Depok, Bekasi, hingga Cirebon. Untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul, Fortusis juga berencana berkoordinasi dengan Ombudsman Perwakilan Jawa Barat.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan hasil pemetaan PCMB menunjukkan masih ada puluhan ribu siswa yang belum dapat terakomodasi di SMA maupun SMK negeri.
“Dari peta tersebut kami sudah bisa membaca ada potensi 70 ribu siswa yang belum bisa terakomodir di sekolah negeri,” ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya, Minggu (14/6/2026).
Sebagai solusi, Pemprov Jabar menggandeng sekolah swasta yang memenuhi standar layanan pendidikan untuk menampung siswa tersebut. Pemerintah juga memastikan biaya pendidikan siswa yang masuk ke sekolah swasta mitra akan ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta. Dan sekolah swasta yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, siswa yang bersekolah di situ terhitung tahun ajaran 2026-2027 biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.
