KORANMANDALA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan skema pembiayaan pendidikan bagi puluhan ribu siswa yang diperkirakan tidak mendapatkan kursi di SMA dan SMK negeri pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui kerja sama dengan sekolah swasta, pemerintah memastikan para siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa dibebani biaya sekolah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan kebijakan tersebut disusun berdasarkan hasil pemetaan data peserta didik yang telah mengikuti proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
“Dari data siswa yang terpetakan melalui entry data PCMB itu ada 444 ribu siswa yang sudah terpetakan,” ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Minggu (14/6/2026).
Menurutnya, data tersebut menjadi dasar pemerintah untuk menghitung kebutuhan daya tampung pendidikan di Jawa Barat. Dari hasil pemetaan itu, ditemukan potensi sekitar 70 ribu siswa yang belum dapat tertampung di sekolah negeri.
“Dari peta tersebut kami sudah bisa membaca ada potensi 70 ribu siswa yang belum bisa terakomodir di sekolah negeri,” ucapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jabar menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah swasta yang memenuhi kriteria dan standar layanan pendidikan. Siswa yang ditempatkan di sekolah swasta mitra pemerintah akan memperoleh pembiayaan penuh dari pemerintah daerah.
“Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta. Dan sekolah swasta yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, siswa yang bersekolah di situ terhitung tahun ajaran 2026-2027 biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Dedi menilai langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin hak pendidikan seluruh anak sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga.
“Orangtua tidak perlu mengeluarkan uang lagi,” imbuhnya.
Meski demikian, ia menegaskan kerja sama tidak mencakup seluruh sekolah swasta. Pemerintah hanya akan menggandeng sekolah dengan biaya yang masih sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Itu tidak termasuk sekolah swasta favorit yang mahal. Kan ada tuh sekolah swasta yang SPP-nya jutaan rupiah. Kita nggak mungkin tanggung biayanya,” tuturnya.
Dedi menjelaskan fasilitas pembiayaan tersebut hanya diperuntukkan bagi siswa yang telah terdaftar dalam sistem PCMB. Pendataan melalui PCMB menjadi dasar perencanaan dan penganggaran pemerintah.
“Jadi dengan catatan kami akan tanggung biaya sekolah swasta bagi siswa yang sudah terdaftar di PCMB. Sudah kami beri kesempatan untuk daftar di PCMB sebagai pemetaan terkait pembiayaannya. Bahkan sudah kami perpanjang masa PCMB,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang terus berupaya memastikan anak-anaknya mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orangtua yang bekerja keras ingin menyekolahkan anaknya. Pemerintah Provinsi hadir untuk meringankan beban orangtua,” ujarnya.
Menurut Dedi, pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin negara. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan siswa yang bersekolah di sekolah swasta mitra tetap memperoleh dukungan pembiayaan sebagaimana siswa di sekolah negeri.
“Kami berkomitmen bahwa pendidikan merupakan kewajiban negara. Sekolah negeri dan sekolah swasta dua-duanya sama mendapat jaminan pembiayaan dari pemerintah yang menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi,” tandasnya.
