KORANMANDALA.COM – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat dan memicu lahirnya kelompok miskin baru apabila tidak diimbangi kebijakan yang tepat.
Pengamat Ekonomi Universitas Insan Cendikia Mandiri, Deni Rizky, menilai lonjakan harga Pertamax yang cukup tinggi akan memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari daya beli masyarakat hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurut Deni, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada masyarakat terkait alasan di balik kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.
“Komunikasi pemerintah terhadap masyarakat harus lebih jelas. Jangan sampai kebijakan yang sensitif ini menimbulkan gejolak sosial,” ujar Deni, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai terlalu besar jika dilakukan dalam satu waktu. Kondisi tersebut berpotensi mendorong masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite.
“Ketika orang menengah beralih ke Pertalite, beban fiskal pemerintah akan semakin besar karena subsidi yang harus ditanggung meningkat,” katanya.
Deni menilai dampak yang paling dirasakan masyarakat akan muncul melalui kenaikan biaya distribusi dan transportasi yang pada akhirnya memengaruhi harga barang kebutuhan sehari-hari.
“Sekarang inflasi masih terkendali, tapi dengan kenaikan ini harga-harga akan merangkak naik. Ini bisa memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Selain faktor domestik, Deni mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan nilai tukar rupiah yang masih berfluktuasi sebelum mengambil kebijakan strategis terkait energi.
“Rupiah kita masih belum stabil. Ditambah faktor eksternal, kenaikan BBM bisa memperbesar risiko inflasi dan memperburuk daya beli masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, kenaikan harga BBM seharusnya dilakukan secara bertahap agar masyarakat memiliki waktu untuk beradaptasi.
“Kalau kenaikan hanya Rp500 sampai Rp1.000 masih bisa ditoleransi. Tapi kalau langsung hampir Rp4.000, itu akan menekan masyarakat dan membuka peluang lahirnya orang miskin baru,” tegasnya.
Sebagai langkah alternatif, Deni menyarankan pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas yang belum mendesak guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Subsidi bisa diambil dari anggaran lain. Pemerintah harus berani menunda program yang tidak terlalu urgent demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat mengkaji kembali kebijakan kenaikan harga BBM agar dampak sosial dan ekonomi yang muncul tidak semakin meluas.
“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil agar tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak semakin berat,” pungkasnya.
