ADVERTISEMENT
KORANMANDALA.COM –Komisi V DPRD Jawa Barat meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar memastikan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahap 1 dan Tahap 2 berjalan lancar tanpa kendala teknis, terutama yang berkaitan dengan sistem aplikasi.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maula Yusuf, mengatakan evaluasi dilakukan setelah muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MAUNG dan PCMB. DPRD meminta seluruh permasalahan yang terjadi segera diselesaikan sebelum tahapan SPMB berikutnya dimulai.
“Kamii meminta agar sebelum proses SPMB Tahap 1 dan Tahap 2 berjalan, seluruh proses dapat berlangsung lancar tanpa kendala, terutama masalah yang berasal dari sistem aplikasi. Disdik juga telah menyatakan siap dan berjanji membereskan berbagai persoalan yang terjadi pada proses MAUNG maupun PCMB,” ujar Maula Yusuf, Rabu (10/6/2026).
ADVERTISEMENT
Selain persoalan teknis, DPRD Jabar juga menerima aspirasi dari para pengurus OSIS yang menilai jalur kepemimpinan dalam program MAUNG belum memberikan afirmasi yang memadai bagi pengurus organisasi siswa.
Menurut Maula, para siswa keberatan karena nilai kepemimpinan OSIS disatukan dengan Pramuka dalam sistem penilaian. Mereka menilai kedua organisasi memiliki mekanisme dan tanggung jawab yang berbeda sehingga seharusnya memperoleh penilaian yang lebih proporsional.
“Pada intinya mereka merasa perjuangan selama menjadi pengurus OSIS seolah sia-sia. Mereka menilai tidak ada afirmasi kebijakan yang memadai bagi pengurus OSIS dalam jalur kepemimpinan,” katanya.
Para siswa juga menyoroti adanya perbedaan antara hasil perhitungan skor secara manual dengan skor yang muncul dalam sistem aplikasi. Selain itu, mereka mempertanyakan kategorisasi prestasi Pramuka yang dinilai setara tingkat provinsi meski organisasi tersebut berada dalam struktur nasional.
Atas berbagai persoalan tersebut, para pengurus OSIS mengusulkan agar seleksi jalur kepemimpinan ditinjau kembali serta adanya kuota khusus berdasarkan jenis organisasi, seperti OSIS, Pramuka, maupun organisasi kepemimpinan lainnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Jabar menyatakan telah menyampaikan seluruh tuntutan kepada Disdik Jabar untuk dikaji lebih lanjut.
“Kami telah menyampaikan seluruh aspirasi tersebut kepada Disdik. Bahkan pada dasarnya tuntutan DPRD juga sejalan dengan tuntutan teman-teman OSIS, yaitu meminta adanya kuota khusus bagi jalur kepemimpinan OSIS,” ujar Maula.
Sementara itu, keluhan terkait sistem SPMB juga disampaikan Ketua OSIS SMP Negeri 13 Bandung, Zinedine Yazid. Ia mengaku mengalami perubahan skor saat mengikuti seleksi masuk SMA melalui program MAUNG maupun jalur reguler.
Zinedine menjelaskan, saat mendaftar ke SMA Maung, skor awal yang diperolehnya mencapai 360 poin. Namun beberapa hari kemudian skor tersebut turun menjadi 314 poin.
“Saya mendaftar ke Sekolah Maung yang diprogramkan oleh Gubernur kita, Kang Dedi Mulyadi. Pada waktu itu total skor saya 360. Tetapi ketika saya melihat kembali pada tanggal 4, skor saya ternyata menurun menjadi 314,” katanya.
Perubahan skor juga terjadi saat dirinya mendaftar ke SMA Negeri 8 Bandung melalui jalur kepemimpinan. Dari semula memperoleh 336 poin, nilainya berkurang menjadi 322 poin.
“Saya di reguler mendaftar SMA Negeri 8 Bandung melalui jalur kepemimpinan dengan total skor awal 336. Tetapi setelah saya lihat, skor tersebut berubah menjadi 322,” ujarnya.
Menurut Zinedine, perubahan nilai yang terjadi setelah proses verifikasi menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem SPMB 2026 yang perlu segera dievaluasi.
“Menurut saya, sistem SPMB 2026 masih memiliki banyak celah yang harus dievaluasi. Kenapa saat suatu data sudah diverifikasi, data tersebut masih bisa berubah. Di tengah proses validasi, skor bisa berubah secara mendadak dan tidak ada pemberitahuan langsung kepada kami,” katanya.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






