WALHI Jabar Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas

KORANMANDALA.COM – Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Wahyudin, mendorong pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan komunitas sebagai solusi utama dalam mengatasi krisis sampah di Jawa Barat.

Menurut Wahyudin, WALHI telah menyusun sejumlah rekomendasi dalam bentuk kertas kebijakan yang menekankan pentingnya penanganan sampah dari sumber atau hulu, sesuai amanat regulasi persampahan nasional maupun dokumen Jakstrada.

“Kertas kebijakan yang kami susun berisi rekomendasi nyata agar pemerintah lebih dulu mengedepankan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan komunitas dan masyarakat. Banyak warga di tingkat RT, RW, hingga kecamatan yang sudah memiliki kesadaran memilah dan mengelola sampah dari rumah tangga masing-masing. Itu yang harus diperkuat,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah seharusnya memberikan dukungan dan intervensi kepada kelompok masyarakat yang telah berhasil menerapkan pengelolaan sampah mandiri, dibandingkan langsung mengandalkan teknologi pengolahan skala besar.

“Memang membangun kesadaran masyarakat bukan pekerjaan mudah. Namun jangan fokus pada masyarakat yang belum sadar, melainkan perkuat mereka yang sudah bergerak dan menunjukkan praktik baik. Itulah yang disebut penanganan sampah dari hulu,” kata Wahyudin.

Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Persampahan dan Jakstrada yang menempatkan pengurangan sampah dari sumber sebagai prioritas utama.

“Baik undang-undang maupun peta jalan yang tertuang dalam Jakstrada menegaskan bahwa penanganan sampah harus dimulai dari sumbernya. Jadi yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memperkuat sistem di tingkat masyarakat, bukan langsung mengedepankan teknologi,” ujarnya.

Wahyudin kembali mengkritik rencana penggunaan teknologi termal dalam pengelolaan sampah yang dinilainya hanya menawarkan solusi jangka pendek tanpa menyentuh akar persoalan.

“Pendekatan teknologi yang terus didorong pemerintah justru menunjukkan ketidakseriusan dalam menyelesaikan masalah sampah secara komprehensif. Pemerintah ingin cepat menyelesaikan persoalan dengan teknologi, tetapi cara itu berpotensi melahirkan persoalan baru,” tegasnya.

Ia menilai berbagai teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran berisiko menimbulkan dampak lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

“Kalau dikaji secara menyeluruh, keberlangsungan lingkungan bisa terganggu, kesehatan manusia berpotensi terdampak, dan praktik-praktik korupsi dapat muncul di kemudian hari. Karena itu kami menilai solusi utama tetap harus dimulai dari pengurangan sampah di sumber dan penguatan peran masyarakat,” ujar Wahyudin.