KORANMANDALA.COM – Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Wahyudin, mengkritisi rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bandung Raya. Menurutnya, pendekatan teknologi termal dalam pengelolaan sampah berisiko memunculkan persoalan baru dan tidak menyelesaikan akar masalah persampahan.
Hal itu disampaikan Wahyudin dalam diskusi ilmiah bertajuk “PSEL Bandung Raya: Solusi Berkelanjutan atau Beban Baru?” yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Dalam kesempatan tersebut, Wahyudin menegaskan bahwa persoalan sampah di Jawa Barat hingga kini masih berada dalam kondisi darurat, bahkan 21 tahun setelah tragedi longsor sampah di TPA Leuwigajah.
“Pasca longsor Leuwigajah dinyatakan sebagai darurat sampah. Hingga hari ini kami menyatakan kondisi itu masih terjadi, tidak hanya di Bandung Raya tetapi juga di sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Barat,” ujarnya. Selasa (9/6/2026)
Menurutnya, selama lebih dari 15 tahun WALHI konsisten menolak berbagai teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran, mulai dari insinerator, tungku bakar, PLTSa, hingga teknologi termal yang kini diusulkan dalam proyek PSEL.
“Kami punya histori menolak teknologi termal karena pendekatan bakar-bakaran bukan solusi yang tepat. Sampah mungkin berkurang, tetapi muncul persoalan baru yang tidak pernah dihitung secara serius, baik dampak lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun kerugian sosial dan ekonomi lainnya,” kata Wahyudin.
Ia juga menilai pemerintah belum menjalankan amanat kebijakan pengelolaan sampah yang telah tertuang dalam Jakstrada maupun regulasi nasional yang menekankan penanganan sampah dari sumber atau hulu.
“Dokumen Jakstrada jelas mengamanatkan pengurangan sampah dari hulu, edukasi masyarakat, dan optimalisasi TPS. Namun hal-hal tersebut tidak dijalankan secara maksimal. Bahkan dalam diskusi tadi diakui bahwa Jakstrada belum berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Wahyudin menilai ketergantungan pada teknologi pengolahan sampah skala besar muncul karena adanya kepentingan bisnis di balik proyek tersebut.
“Kenapa pemerintah lebih memilih pendekatan teknologi? Karena di situ ada bisnis dan potensi keuntungan ekonomi bagi pihak-pihak tertentu. Karena itu kami menyebut pendekatan teknologi seperti ini sebagai solusi palsu dan berpotensi koruptif,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya evaluasi terhadap program pengelolaan sampah yang telah menghabiskan anggaran besar, termasuk sejumlah TPS 3R yang disebut mangkrak.
“Pemerintah belum pernah secara terbuka menjelaskan bagaimana kondisi TPS 3R yang dibangun dengan anggaran sangat besar. Apakah sudah diaudit, dievaluasi, atau tidak. Faktanya banyak yang tidak berfungsi optimal,” katanya.
Sebagai alternatif, WALHI mendorong pemerintah untuk kembali fokus pada pengurangan sampah dari sumber, penguatan sistem pemilahan, pengolahan berbasis komunitas, serta peningkatan edukasi masyarakat.
“Kami sudah menyusun berbagai kertas kebijakan selama satu tahun terakhir. Intinya, solusi sampah harus dimulai dari hulu, bukan mengandalkan teknologi mahal yang berisiko menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” Pungkasnya
