KORANMANDALA.COM – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan mesin pengolah sampah di setiap kelurahan di Kota Bandung mendapat perhatian. Meski dinilai sebagai langkah positif, bantuan sarana tersebut dianggap belum cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah yang kompleks tanpa diiringi edukasi, pengawasan, dan kebijakan yang konsisten.
Sebelumnya, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, memastikan pemerintah provinsi akan membantu penanganan darurat sampah yang tengah dihadapi Kota Bandung. Salah satu langkah yang disiapkan yakni pengadaan mesin pengolah sampah di setiap kelurahan.
“Provinsi Jawa Barat akan membantu pengadaan mesin pengolah sampah di tiap kelurahan. Satu mesin, satu kelurahan,” ujar Buky di Bandung, Kamis (4/6/2026).
Menanggapi rencana tersebut, Tim Advokasi Persampahan WALHI Jawa Barat, Jeffry Rohman, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat bergantung pada bantuan alat semata.
“Yang paling penting adalah konsistensi kebijakan dan keseriusan seluruh pihak, terutama pemerintah. Isu sampah harus menjadi isu utama pemerintah. Masyarakat memang perlu dilibatkan, tetapi masyarakat hanya membantu. Tanggung jawab utama tetap berada di tangan pemerintah,” Kata Jefry Saat dihubungi Koran Mandala Jumat (5/6/2026)
Menurutnya, masyarakat memiliki berbagai keterbatasan dalam mengelola sampah, baik dari sisi anggaran, pengetahuan, maupun keterampilan. Karena itu, pemerintah harus menjalankan fungsi pembinaan secara berkelanjutan.
“Tidak cukup hanya memberikan bantuan lalu selesai. Program apa pun harus diiringi edukasi, pengawasan, serta mekanisme penghargaan dan sanksi. Jika hanya berupa imbauan, program tersebut tidak akan berjalan,” ujarnya.
Jeffry menilai penerapan pengelolaan sampah yang baik di tingkat lingkungan masih belum merata. Ia mencontohkan masih sedikit wilayah yang memiliki aturan dan pengawasan yang benar-benar dijalankan dalam pengelolaan sampah.
“Di tingkat RW misalnya, saya kira masih sangat sedikit yang menerapkan sistem pengelolaan sampah secara baik,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan komitmen bersama yang dituangkan dalam aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten.
“Idealnya ada aturan yang disepakati bersama warga, kemudian benar-benar diterapkan dan diawasi. Jadi bukan hanya slogan atau imbauan semata,” lanjutnya.
Jeffry juga mengingatkan bahwa program bantuan sarana pengelolaan sampah sebenarnya bukan hal baru. Menurutnya, sejumlah program serupa pada masa lalu tidak berjalan optimal karena minim pendampingan setelah bantuan diberikan.
“Pada periode-periode sebelumnya juga sudah ada berbagai program bantuan sarana, tetapi banyak yang tidak berjalan. Pemerintah sering kali berhenti setelah memberikan bantuan,” ujarnya.
Sebagai contoh, ia menyebut bantuan ember untuk pengolahan kompos dan sampah organik yang pernah dibagikan kepada masyarakat.
“Dulu pernah ada bantuan ember untuk pengolahan kompos atau sampah organik. Namun karena tidak dibarengi edukasi, pengawasan, dan aturan yang jelas, program tersebut akhirnya tidak berjalan optimal,” tuturnya.
Karena itu, Jeffry menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari sumber hingga tempat pengolahan akhir. Bantuan mesin pengolah sampah, menurutnya, hanya menjadi salah satu bagian dari solusi.
“Bantuan sarana hanya menjadi solusi sementara. Untuk mengatasi persoalan yang kompleks seperti sampah, diperlukan perencanaan yang matang dari hulu hingga hilir secara sistematis dan terukur,” katanya.
Ia menambahkan bahwa akar persoalan sampah tidak hanya terletak pada kurangnya fasilitas, tetapi juga menyangkut perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah.
“Masalah sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan, ajakan, atau bantuan alat. Salah satu penyebab utama persoalan sampah adalah perilaku, baik perilaku pemangku kebijakan maupun perilaku masyarakat secara umum,” pungkasnya
