KORANMANDALA.COM – DPRD Jawa Barat mengingatkan pengembangan program Sekolah Maung tidak boleh mengesampingkan peran sekolah-sekolah lain yang selama ini telah berkontribusi mencetak lulusan berkualitas. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menegaskan setiap lembaga pendidikan pada dasarnya memiliki potensi yang sama dalam melahirkan generasi unggul.
“Sekolah-sekolah yang akan menjadi sekolah unggulan di Jawa Barat yaitu sekolah maung harus benar-benar bisa menjadi program yang diharapkan mampu menjawab persoalan pendidikan dan menjadi solusi,” ujar Siti Muntamah, Senin, 1 Juni 2026.
Menurutnya, upaya menghadirkan sekolah unggulan merupakan langkah yang patut didukung selama tetap memperhatikan prinsip pemerataan pendidikan. Ia menilai selama ini banyak sekolah di Jawa Barat yang telah menunjukkan kualitas dan berhasil melahirkan peserta didik berprestasi.
“Meskipun selama ini juga sudah ada sekolah-sekolah yang dianggap unggul, kita sebenarnya berharap terjadi pemerataan. Namun Pak Gubernur menginginkan sekolah unggul itu lebih ditonjolkan agar dapat melahirkan manusia-manusia unggul,” katanya.
Siti menegaskan kualitas lulusan tidak hanya ditentukan oleh status atau label sekolah unggulan. Menurut dia, seluruh lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang sama dalam membentuk karakter, kompetensi, dan daya saing peserta didik.
“Padahal pada dasarnya setiap lembaga pendidikan juga melahirkan manusia unggul, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, memiliki soft skill, hard skill, beretika, mandiri, dan mampu menjadi sumber inisiator kebaikan serta menghadirkan solusi bagi masyarakat,” ujarnya.
DPRD Jawa Barat juga mengingatkan agar pelaksanaan program Sekolah Maung tidak menimbulkan diskriminasi. Menurut Siti, pemerintah memang perlu memberikan ruang bagi peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, namun prinsip keadilan harus tetap menjadi landasan utama.
“Di Jawa Barat sendiri ada sekitar 2,5 persen anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan perlu difasilitasi. Kalau memang sesuai data, tentu kita dorong. Namun yang menjadi perhatian kami adalah agar sistem ini tidak menimbulkan diskriminasi dan tetap berlandaskan nilai keadilan,” tambahnya.
Selain aspek pemerataan, DPRD juga menyoroti kesiapan sarana dan prasarana pendukung program tersebut. Siti menjelaskan Sekolah Maung merupakan pengembangan dari konsep Sekolah Garuda, namun tidak menerapkan sistem asrama atau boarding school.
“Selain itu, sarana dan prasarana juga harus dipersiapkan. Sekolah-sekolah unggulan ini merupakan transformasi dari konsep Sekolah Garuda. Bedanya, Sekolah Garuda memiliki sistem boarding, sementara sekolah unggulan ini tidak. Kami juga sempat menanyakan hal tersebut kepada Pak Gubernur, salah satu nilai tambah yang dapat dikembangkan dalam Sekolah Maung adalah penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik,” pungkasnya.
DPRD Jawa Barat berharap program Sekolah Maung mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat tanpa mengurangi akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik.
