Bandara Husein dan Kertajati Perlu Berbagi Peran, MTI Usulkan Skema Penerbangan Khusus

KORANMANDALA.COM – Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara untuk penerbangan komersial bermesin jet memunculkan perdebatan terkait keseimbangan antara kebutuhan mobilitas masyarakat dan keberlanjutan investasi infrastruktur transportasi di Jawa Barat.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai kebijakan tersebut harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang selama ini diproyeksikan sebagai pusat penerbangan utama di Jawa Barat.

Menurut Djoko, kebijakan ini memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan antara kenyamanan pengguna jasa transportasi dalam jangka pendek dan pembangunan infrastruktur strategis dalam jangka panjang.

“Kebijakan ini memicu perdebatan karena melibatkan tarik-menarik yang kuat antara kenyamanan konsumen jangka pendek dan keberlanjutan investasi infrastruktur jangka panjang,” ujar Djoko dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Senin (1/6/2026).

Djoko mendorong pemerintah dan regulator transportasi untuk menyusun skema pembagian rute yang ketat agar pengoperasian kedua bandara dapat berjalan seimbang tanpa saling merugikan.

Ia menilai Bandara Husein Sastranegara sebaiknya difokuskan untuk melayani penerbangan domestik jarak pendek hingga menengah, penerbangan point-to-point regional seperti Bandung–Surabaya dan Bandung–Denpasar, serta penerbangan internasional terbatas menuju Singapura dan Malaysia. Selain itu, bandara tersebut juga dapat melayani pesawat bermesin baling-baling atau ATR.

Sementara itu, Bandara Kertajati dinilai harus tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat penerbangan internasional dan logistik.

“Sementara itu, Bandara Kertajati tetap difokuskan sebagai hub untuk penerbangan internasional jarak jauh, penerbangan umrah dan haji, serta logistik kargo berskala besar,” katanya.

Djoko menambahkan, keberhasilan skema tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengesampingkan ego sektoral dan menjaga keseimbangan kepentingan.

Menurutnya, kemudahan akses transportasi bagi masyarakat Bandung tidak boleh mengorbankan masa depan konektivitas wilayah Jawa Barat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Djoko menilai pengaktifan kembali Bandara Husein juga membawa konsekuensi terhadap arah pengembangan Kota Bandung di masa depan.

“Jika melihat perencanaan dan pengembangan kota, pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara akan membawa dampak yang sangat dilematis bagi Kota Bandung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberadaan bandara di tengah kota memang mampu menjadi penggerak ekonomi secara cepat, namun di sisi lain dapat membatasi ruang pengembangan wilayah perkotaan dalam jangka panjang.

“Di satu sisi, bandara ini merupakan mesin pertumbuhan ekonomi instan. Namun, di sisi lain, keberadaannya di tengah kota menjadi faktor pembatas terbesar bagi modernisasi spasial Kota Bandung dalam jangka panjang,” tuturnya.

Karena itu, Djoko menekankan perlunya kajian komprehensif sebelum kebijakan reaktivasi diterapkan secara penuh.

“Perlu analisis mendalam mengenai pengaruh pengaktifan kembali Bandara Husein terhadap arah pengembangan Kota Bandung,” katanya.