ADVERTISEMENT
KORANMANDALA.COM – Kasus penelantaran anak di Jawa Barat menjadi sorotan setelah Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkap provinsi tersebut menjadi wilayah dengan angka kasus tertinggi secara nasional. Kondisi itu dinilai perlu penanganan serius melalui penguatan keluarga, ekonomi, serta keterlibatan berbagai pihak.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Siti Muntamah atau yang akrab disapa Ummi Siti Oded mengatakan tingginya kasus penelantaran anak di Jawa Barat tidak terlepas dari jumlah penduduk yang besar. Namun demikian, menurutnya persoalan tersebut tetap harus menjadi perhatian khusus pemerintah.
“Jawa Barat itu penduduknya paling banyak. Sampai hari ini juga tidak dipungkiri masih ada penelantaran anak,” ujar Ummi Siti. Saat dihubungi koran mandala Jum’at 22/5/2026
ADVERTISEMENT
Ia berharap instansi terkait seperti Dinas Sosial dan DP3AKB dapat menghadirkan terobosan dalam penanganan kasus penelantaran anak. Menurutnya, penelantaran terhadap anak juga termasuk bentuk kekerasan sehingga memerlukan langkah yang lebih komprehensif.
“Tentu saja harus mencari terobosan-terobosan. Penanganan penelantaran anak ini tidak cukup hanya diberikan panti, tetapi kembali lagi bagaimana menguatkan fungsi keluarga itu sendiri,” katanya.
Selain penguatan keluarga, Ummi Siti menilai aspek ekonomi juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Namun, menurutnya yang paling mendasar adalah membangun kembali nilai-nilai sosial di tengah masyarakat.
“Yang paling penting adalah penguatan keluarga itu sendiri. Kemudian penguatan nilai-nilai, empati, kepedulian keluarga terdekat, dan lingkungan sekitar,” ujarnya.
Ia menambahkan penanganan persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga lingkungan masyarakat tingkat bawah.
“Saya yakin kolaborasi dalam menyelesaikan masalah ini sangat penting. Semua pihak, baik pemerintah, desa, sampai RW harus mengambil tanggung jawab,” ucapnya.
Sebelumnya, KPAI mengungkap kasus penelantaran anak paling banyak terjadi di Jawa Barat berdasarkan hasil pengawasan perlindungan anak periode Januari–April 2026.
Anggota KPAI, Kawiyan mengatakan tingginya angka tersebut dipengaruhi luas wilayah dan jumlah penduduk Jawa Barat.
“Kami di tahun 2025 melakukan pengawasan anak terlantar dan tertinggi itu di Provinsi Jawa Barat, karena Jawa Barat penduduknya paling banyak dan daerahnya paling luas,” ujarnya.
Kawiyan juga mencontohkan terdapat 12 kasus bayi dibuang di Kabupaten Bogor sepanjang 2025. Menurutnya, sejumlah kasus dipicu faktor orang tua yang belum siap mengasuh anak, termasuk pasangan yang belum menikah maupun yang telah menikah secara resmi.
Sementara itu, anggota KPAI Dian Sasmita menyebut Jawa Barat mencatat 96 kasus yang masuk dalam pemantauan terkait persoalan perlindungan anak.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






