PKL Cicadas Minta Ganti Rugi Miliaran, Dedi Mulyadi Tegas: Trotoar Bukan Tempat Berdagang

KORANMANDALA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons kemarahan para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, usai pembongkaran lapak yang dilakukan pada Senin (18/5/2026). Dedi menegaskan langkah penertiban dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan aturan serta menjaga fungsi fasilitas umum.

Menurut Dedi, seorang pemimpin tidak selalu berada dalam posisi yang menyenangkan semua pihak ketika menjalankan kebijakan.

“Ya kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah dalam posisi yang disukai semua. Ketika pedagang kaki lima di trotoar dibongkar, bapak dan ibu pasti kecewa. Tetapi ya saya harus menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bergaris pada ketentuan peraturan,” ujar Dedi dikutip dari akun Instagram pribadinya, Kamis (21/5/2026)

Ia menegaskan trotoar memiliki fungsi utama bagi masyarakat sebagai jalur pejalan kaki dan bukan area untuk aktivitas berdagang.

“Tetapi trotoar bukan untuk pedagang. Trotoar untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki harus diberikan. Hak yang punya toko harus diberikan. Jangan sampai toko juga nggak kelihatan tuh dari depan,” katanya.

Meski demikian, Dedi mengakui pemerintah juga mempertimbangkan kondisi ekonomi para pedagang yang terdampak pembongkaran. Menurutnya, keberlangsungan ekonomi masyarakat tetap harus diperhatikan sembari mencari solusi usaha yang tidak mengganggu fasilitas umum.

“Tapi ini adalah pertimbangan ekonomi. Para pedagang pertimbangan kemanusiaan. Sehingga siklus ekonominya harus berjalan sebelum mendapat pekerjaan, atau mendapat jenis usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum,” ujarnya.

Terkait tuntutan kompensasi dari pedagang, Dedi menyebut kemampuan keuangan pemerintah memiliki keterbatasan.

“Tapi kalau saya harus memberi miliar-miliar, enggak mungkin juga. Karena kemampuan keuangan kita kan tidak mungkin kasih bantuan bermiliar-miliar pada orang,” ucapnya.

Ia juga menegaskan akan terus mendorong pemerintah daerah agar konsisten menjalankan penataan wilayah demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

“Saya akan terus menjaga pemerintah kota dan kabupaten untuk konsisten menjalankan amanahnya sebagai pemimpin daerah. Menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan karena Bandung milik kita semua. Dan semua orang harus nyaman berada di Bandung, berkunjung ke Bandung, dan tinggal di Bandung,” katanya.

Sebelumnya, penertiban PKL di trotoar kawasan Cicadas, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung menjadi sorotan publik setelah sejumlah pedagang menolak kompensasi Rp10 juta dari pemerintah dan meminta ganti rugi hingga miliaran rupiah. Aksi pembongkaran tersebut menjadi perbincangan luas setelah video unggahan di TikTok menyebar di media sosial dan memicu berbagai respons dari masyarakat.