KORANMANDALA.COM – Harapan hadirnya Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Garut semakin terbuka. Perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia turun langsung meninjau calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, sebagai bagian dari percepatan program pendidikan non-formal bagi masyarakat.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menerima kunjungan kerja tim Kemensos RI di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Rabu (13/5/2026). Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman, guna memastikan kesiapan lokasi pembangunan yang direncanakan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).
Syakur menyebut, kehadiran tim pusat menjadi momentum penting untuk mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Garut, terutama untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Beliau berkunjung ke salah satu lokasi untuk dibangun Sekolah Rakyat. Kita berharap bahwa ini bisa segera terealisasikan dan tentu saja Kabupaten Garut akan sangat serius sekali untuk menyiapkan semua persyaratannya. Semoga lancar,” ujar Syakur.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Garut siap memenuhi seluruh persyaratan administratif maupun teknis agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman, menjelaskan bahwa tinjauan lapangan dilakukan untuk memastikan lokasi yang diajukan memenuhi standar pembangunan dalam skema Program Strategis Nasional.
Ia mengungkapkan terdapat sedikitnya sembilan kriteria utama yang harus dipenuhi. Mulai dari legalitas lahan yang wajib bersertifikat dan bebas sengketa, lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana, hingga bukan termasuk wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Sawah yang Dilindungi (SYD).
Selain itu, kondisi geografis juga menjadi perhatian penting, terutama tingkat kemiringan tanah yang tidak boleh melebihi 10 persen demi keamanan konstruksi.
“Nanti untuk kondisi di lapangan yang akan menentukan adalah dari Kementerian Pekerjaan Umum karena kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian PU. Tempat tersebut harus layak, tidak rawan bencana, dan tanahnya tidak berkontur karena kemiringannya tidak boleh lebih dari 10 persen,” jelas Herman.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Marlinda Siti Hana, mengungkapkan bahwa Garut sejatinya telah menjalankan rintisan program Sekolah Rakyat.
Saat ini, terdapat 75 siswa yang dibina dan terbagi ke dalam tiga rombongan belajar (rombel). Capaian tersebut menjadi salah satu alasan Kabupaten Garut dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan sekolah permanen pada 2026.
“Semoga acc. Sementara menurut peninjauan teman-teman semua di Kabupaten Garut atas arahan juga dari bapak semua, its oke ya, tinggal menunggu persetujuan Kementerian PU melalui kanwil yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kita doakan saja semoga realisasi Oktober ini,” ujar Marlinda.
Usai pertemuan, tim Kemensos RI bersama Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut langsung bergerak meninjau lokasi rencana pembangunan di wilayah Kecamatan Cikelet.
Jika mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat, Sekolah Rakyat di Garut diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan, terutama di wilayah selatan Garut yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan.
