Komisi V DPRD Jabar Usul Sekolah Maung Tak Langsung 40 Sekolah

KORANMANDALA.COM – Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung meminta program Sekolah Manusia Unggul (Maung) tidak dijalankan secara masif pada tahun pertama pelaksanaannya. DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih memprioritaskan pematangan  agar program tersebut dapat dievaluasi secara matang sebelum diperluas.

Komisi V DPRD Jawa Barat,  telah menggelar rapat khusus bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Rabu (7/5/2026) untuk membahas kesiapan program Sekolah Maung yang direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran 2026/2027.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD menyoroti rencana pengoperasian hingga 40 sekolah dalam tahap awal program.

“Kami memandang sebaiknya tidak dulu semasif itu. Tetapi cukup ambil beberapa yang dianggap kemudian menjadi pilot project,” ujar Untung.

Menurutnya, sekolah percontohan tersebut nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat efektivitas program, termasuk mengidentifikasi berbagai persoalan dan peluang pengembangan Sekolah Maung ke depan.

“Sehingga nanti ke depannya bisa lebih masif sampai 41 atau lebih. Tapi itu sudah berangkat dari evaluasi terkait dengan problematika dan prospek Sekolah Maung,” katanya.

Selain soal teknis pelaksanaan, DPRD juga menyoroti potensi munculnya kesenjangan pendidikan dalam program tersebut. Untung mengingatkan agar Sekolah Maung tidak mengulang polemik konsep Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang sebelumnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

“Salah satu alasan utama itu adalah karena RSBI dipandang berpotensi memperkuat kesenjangan, menumbuhkan ketidakadilan. Nah, jangan sampai ini kejadian lagi,” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memastikan konsep Sekolah Maung tetap inklusif dan tidak menciptakan kasta baru dalam dunia pendidikan.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Jawa Barat merencanakan program Sekolah Maung mulai berjalan pada tahun ajaran 2026/2027 dengan melibatkan puluhan sekolah unggulan di berbagai daerah. Program tersebut digagas sebagai model penguatan sekolah unggulan tanpa membangun sekolah baru.