KORANMANDALA.COM –Anggota DPRD Kota Bandung Komisi IV, Soni Daniswara, menyoroti tingkat kepuasan layanan kesehatan di Kota Bandung yang disebut mencapai 85,9 persen berdasarkan hasil survei Litbang Kompas.
Menurutnya, capaian tersebut perlu dibaca secara proporsional karena di satu sisi mencerminkan besarnya dukungan anggaran, namun di sisi lain masih menyisakan sejumlah persoalan layanan di lapangan.
Soni menilai tingginya tingkat kepuasan tidak lepas dari besarnya anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC). Ia menyebut anggaran yang digelontorkan mencapai Rp300 miliar untuk memperluas cakupan perlindungan kesehatan masyarakat.
“Tingkat kepuasan 85 persen mungkin juga karena memang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait UHC sampai Rp300 miliar,” ujarnya, di Bandung, Kamis (30/4/2026).
Persib Bangkit! Taklukkan Bhayangkara FC 4-2, Kembali Puncaki Klasemen
Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil Survei Teropong Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan pada 23 Februari hingga 3 Maret 2026. Berdasarkan survei tersebut, tercatat 85,9 persen warga menyatakan puas terhadap layanan kesehatan di Kota Bandung, menjadikannya sektor pelayanan publik dengan tingkat kepuasan tertinggi.
Namun demikian, Politisi dari PKB itu mengingatkan bahwa angka kepuasan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Soni menyinggung masih adanya persoalan data penerima bantuan yang berkaitan dengan kategori kesejahteraan.
“Tetapi data ini juga belum bisa disebut valid karena masih ada 15,8 persen dari Dinas Sosial yang memang masih bermasalah di desil. Sementara acuannya yang penerima bantuan UHC itu memang saat ini tidak terkendala desil,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti persoalan antrean layanan kesehatan yang dinilai masih menjadi keluhan utama masyarakat. Menurut Soni, masalah antrean ini bukan hanya bisa ditentukan oleh fasilitas kesehatan, tetapi berkaitan juga dengan regulasi pendaftaran dari BPJS.
Ia menjelaskan, prosedur administrasi seperti kewajiban verifikasi biometrik sebelum pemeriksaan turut membebani pasien, terutama bagi mereka yang dalam kondisi sakit berat. Itu pun, kata dia, belum bisa memastikan pasien ditangani di hari yang sama. Seringkali, pasien harus kembali keesokan harinya untuk mendapat pemeriksaan.
“Inilah yang memang menjadi keluhan masyarakat yang harus ditindaklanjuti, perlu ada sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan dan BPJS,” beber anggota DPRD dari fraksi PKB ini.
Terkait hasil survei, Soni mengaku belum mengetahui secara rinci metodologi yang digunakan dalam pengambilan data. Meski demikian, ia menilai angka 85 persen tetap menjadi capaian yang positif bagi kinerja pelayanan publik.
Ia berharap capaian tersebut dapat benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan dan terus mengalami peningkatan ke depan.
“Mudah-mudahan 85 persen ini bisa jadi real, dan bisa cenderung meningkat, karena fluktuatif dari kejadian-kejadian luar biasa ataupun pelayanan ini juga mempengaruhi persentase,” kata Soni.
Pemkot Ingin Pastikan Keandalan Akses dan Kualitas
Wali Kota Bandung M. Farhan, menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menyebut layanan kesehatan di Kota Bandung mendapat tingkat kepuasan tertinggi mencapai 85,9 persen.
Ia menegaskan bahwa layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan kota. Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kesehatan di Kota Kembang dari segi akses maupun kualitas.
Hal ini termasuk peningkatan kualitas fasilitas, penguatan tenaga medis, serta pengembangan layanan berbasis teknologi, agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
“Kami melihat layanan kesehatan menjadi salah satu sektor yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu fokus kami ke depan adalah memastikan layanan ini semakin mudah diakses, kualitasnya terus meningkat dan menjangkau seluruh warga,” ujar Farhan, Kamis (23/4/2026).
