KORANMANDALA.COM –Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, menilai rencana holdingisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) belum menyentuh persoalan mendasar yang selama ini membelit kinerja perusahaan daerah.
Acuviarta mengatakan, agenda penyehatan BUMD seharusnya menjadi prioritas utama sebelum melakukan perubahan struktur kelembagaan. Menurutnya, pembentukan holding tidak akan efektif apabila kondisi internal BUMD masih lemah.
“Jangan terlalu banyak berwacana soal holding. BUMD-nya harus sehat terlebih dahulu. Saya belum melihat kaitan langsung antara holdingisasi dengan penyehatan. Faktanya, progres belum terlihat dan kinerjanya justru cenderung menurun,” kata Acuviarta saat dihubungi, Senin (13/4/2026).
Indri Rindani Masuk Bursa Calon Ketua DPC PKB Kota Bandung, Satu-satunya Perempuan
Ia mengungkapkan, upaya restrukturisasi BUMD sebenarnya telah dilakukan Pemprov Jabar melalui Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA) dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pelaksanaannya dinilai belum tegas sehingga hasilnya tidak signifikan.
“BUMD yang bermasalah itu sebenarnya sudah masuk tahap restrukturisasi dalam 5 sampai 10 tahun terakhir. Agendanya sama, yaitu penyehatan. Tetapi implementasinya tidak tegas, sehingga belum membuahkan hasil optimal,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka pendek, Acuviarta mendorong Pemprov Jabar melakukan penilaian menyeluruh terhadap seluruh BUMD. Evaluasi tersebut, kata dia, harus menjadi dasar dalam menyusun rencana bisnis yang realistis dan berorientasi pada hasil dalam waktu dekat.
Ia juga menekankan pentingnya perombakan rencana bisnis di setiap BUMD sesuai dengan sektor masing-masing, seperti pertanian, pariwisata, energi, dan keuangan, yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan.
“Semua harus melalui proses asesmen dan masuk ke rencana bisnis jangka pendek. Fokus pada sektor yang berpotensi menghasilkan dalam waktu dekat, itu yang harus didorong,” katanya.
Selain aspek bisnis, Acuviarta turut menyoroti tata kelola perusahaan, khususnya dalam penunjukan jajaran manajemen. Ia menilai, praktik penunjukan yang tidak berbasis profesionalisme berpotensi menghambat perbaikan kinerja BUMD.
“Penunjukan komisaris yang didasarkan pada pertimbangan politis atau kedekatan harus diakhiri. Perlu perombakan total agar pengelolaan BUMD lebih profesional,” ucapnya.
Sementara itu, Pemprov Jabar tengah menggulirkan rencana restrukturisasi BUMD melalui skema holdingisasi. Dalam skema tersebut, seluruh BUMD di Jawa Barat, kecuali PT Bank Jabar Banten (BJB), akan digabungkan ke dalam satu perusahaan holding.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur dan meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMD.
“Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu, di luar BJB. Jadi nanti hanya ada dua, BJB dan satu BUMD holding,” kata Dedi, Kamis (22/1/2026).
Pemprov Jabar menilai, skema holdingisasi tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta menjaga keberlanjutan BUMD agar lebih sehat dan produktif.
