KORANMANDALA.COM – Abdusy Syakur Amin menekankan pentingnya optimalisasi rantai pasok lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Garut saat memimpin rapat koordinasi program MBG tingkat Kabupaten Garut yang digelar di Ruang Rapat Setda, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (11/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Syakur menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal.
Pemkab Garut Gelar Program Arus Balik Gratis Angkatan Lebaran
Saat ini, di Kabupaten Garut telah beroperasi sebanyak 425 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keberadaan fasilitas tersebut diyakini mampu meningkatkan status gizi anak-anak dan generasi muda di daerah tersebut.
Meski demikian, Bupati menyoroti adanya keluhan terkait pemenuhan bahan baku makanan di sejumlah SPPG yang masih mengandalkan pemasok dari luar daerah, bukan dari petani maupun pedagang lokal.
“Ini yang menurut saya belum begitu baik. Masih banyak keluhan bahwa SPPG mengambil bahan bakunya bukan dari masyarakat sekitar, melainkan dari tempat lain. Saya paham ada pertimbangan efisiensi, tetapi hal ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kabupaten Garut berencana mengatur rantai pasok bahan baku agar SPPG lebih memprioritaskan komoditas dari petani dan pelaku usaha lokal. Upaya ini diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah melalui program nasional tersebut.
Selain itu, Bupati juga menginstruksikan penguatan koordinasi antara Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG dengan sejumlah perangkat daerah terkait.
Beberapa dinas yang diminta berperan aktif di antaranya:
Dinas Kesehatan Kabupaten Garut untuk memastikan standar kelayakan dan kualitas gizi makanan.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas SPPG.
Penyediaan layanan aduan atau hotline guna mempermudah komunikasi dan pelaporan kendala di lapangan.
“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama karena program ini menyangkut kepentingan warga Garut. Saya mengajak semua pihak untuk menyukseskan program MBG agar memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, serta pemerataan pembangunan,” pungkasnya.
