KORANMANDALA.COM –Implementasi program Bandung Smart City kembali menjadi sorotan kalangan akademisi. Meski sejumlah indikator menunjukkan capaian positif, kehadiran ekosistem smart city dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan layanan digital warga secara efektif.
Berdasarkan data terbaru, Kota Bandung meraih skor Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 4,66 dengan predikat memuaskan. Selain itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Bandung tercatat mencapai 64,77, tertinggi di wilayah Indonesia bagian barat. Kedua indikator tersebut menunjukkan adanya progres dalam penerapan konsep kota cerdas.
Namun demikian, efektivitas layanan dasar berbasis digital yang dirasakan langsung oleh masyarakat masih menjadi pertanyaan.
Tambalan Aspal Bekas Galian Kabel di Bandung Dikeluhkan Warga, Permukaan Jalan Tidak Rata
Salah satu yang menjadi sorotan adalah aplikasi Sadayana (Semua Digital Layanan Kota), yang diklaim sebagai super app layanan publik milik Pemerintah Kota Bandung dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bandung Smart City.
Akademisi dan praktisi digital governance dari Universitas Padjadjaran, MD Enjat Munajat, menilai secara teknis aplikasi tersebut belum memenuhi standar sebagai super app yang sepenuhnya terintegrasi.
“Banyak fitur di dalamnya hanya berupa landing page atau tautan yang mengarahkan pengguna ke situs lain. Jadi belum benar-benar super app native,” ujar Enjat, Jumat (6/3/2026).
Ia mencontohkan ketika mencoba fitur layanan “Lowongan Kerja Disnaker”. Alih-alih menyediakan formulir pendaftaran langsung di dalam aplikasi, pengguna justru diarahkan ke situs Bima milik Dinas Ketenagakerjaan. Hal serupa juga terjadi pada layanan pengecekan tagihan air yang mengalihkan pengguna ke situs PDAM Tirta Wening.
Selain itu, sejumlah pengguna juga menyampaikan keluhan melalui kolom ulasan di Google Play Store. Hingga Jumat (6/3/2026) sore, aplikasi Sadayana tercatat memiliki rating 3,5 dari 5. Beberapa pengguna mengeluhkan proses verifikasi akun yang dinilai rumit, performa aplikasi yang lambat, serta pembaruan data yang tidak konsisten.
Aksesibilitas aplikasi juga menjadi perhatian. Saat ini, Sadayana belum tersedia secara resmi bagi pengguna perangkat iOS, sehingga membatasi jangkauan pengguna.
“Ini menjadi pertanyaan apakah aplikasi tersebut benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Hal ini perlu ditanyakan secara objektif kepada para pengguna,” kata Enjat.
Dalam hal pemanfaatan layanan digital, Enjat membandingkan Sadayana dengan aplikasi JAKI (Jakarta Kini) milik Pemerintah Provinsi Jakarta. Menurutnya, aplikasi tersebut dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Bandung dalam mengembangkan layanan digital yang lebih efektif.
“Kalau serius, nampaknya perlu mencontoh aplikasi milik Jakarta, JAKI. Layanannya lebih masif dan benar-benar digunakan masyarakat, mulai dari transaksi hingga berbagai jadwal layanan publik,” ujarnya.
Ia menilai Sadayana seharusnya dikembangkan menjadi sistem layanan publik yang benar-benar terintegrasi dalam satu aplikasi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan layanan tanpa harus berpindah ke platform lain.
“Sadayana bisa menjadi cikal bakal perwujudan konsep smart city, jika diisi layanan publik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan terintegrasi dengan baik,” kata Enjat.
Ia juga merekomendasikan integrasi berbagai layanan publik, seperti jadwal dan transaksi transportasi umum, pengelolaan sampah, hingga layanan BPJS dalam satu sistem aplikasi.
Selain aspek teknologi, Enjat menilai tantangan lain yang perlu diatasi adalah persoalan ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang kerap menghambat integrasi layanan.
“Ego sektoral antar-dinas harus bisa diminimalkan agar berbagai layanan tersebut dapat terintegrasi dalam satu platform,” ujarnya.
