Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi
KORANMANDALA.COM – Sebuah video pengakuan seorang perempuan asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, viral di media sosial Instagram. Dalam rekaman tersebut, perempuan bernama Vina mengaku menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus “pengantin pesanan” saat berada di China.
Dalam video berdurasi singkat itu, Vina menyampaikan permohonan bantuan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia mengaku saat ini berada di China dan meminta difasilitasi untuk bisa kembali ke Indonesia.
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi. Perkenalkan, nama saya Vina, saya dari Cirebon. Saya berada di China saat ini,” ucapnya dalam video yang beredar.
Komisi III DPRD Soroti Kualitas Jalan dan Drainase Bandung, Anggaran Terbatas Jadi Alasan Klasik
Vina mengaku menjadi korban praktik perdagangan orang berkedok pernikahan lintas negara. Ia menyebut seluruh dokumen pribadinya, termasuk paspor, ditahan oleh pihak yang diduga merekrutnya.
Ia juga mengaku mengalami tekanan, baik fisik maupun psikis, ketika tidak menuruti keinginan pihak tersebut.
“Saya telah menjadi korban pengantin pesanan. Mereka mengambil dan menahan semua berkas saya termasuk paspor saya. Saya juga sudah mengalami kekerasan fisik jika tidak menuruti kemauan mereka,” katanya.
Dalam video itu, Vina memohon agar dapat segera dipulangkan ke tanah air.
“Saya memohon kepada Pak Dedi, tolong bantu saya agar bisa kembali ke rumah,” ujarnya.
Menanggapi video yang viral tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan telah melakukan komunikasi awal terkait laporan itu. Pernyataan tersebut disampaikannya saat kegiatan Safari Ramadan dan tarawih keliling di Lapangan Mandala Giri, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sabtu (28/2/2026).
“Hari ini ada warga Cirebon yang menjadi korban penjualan orang di China. Saya sudah berkomunikasi. Insyaallah nanti ditangani, akan dijemput,” kata Dedi, dikutip Senin (2/3/2026).
Ia juga mengingatkan masyarakat, khususnya perempuan di Jawa Barat, untuk tidak mudah tergiur janji pekerjaan, iming-iming uang, atau tawaran pernikahan dengan mahar besar yang tidak jelas legalitas dan prosesnya.
“Banyak yang tergoda janji uang atau dinikahi dengan mahar mahal. Pada akhirnya janji itu tidak ditepati,” ujarnya.
Kasus ini kembali menyoroti maraknya dugaan praktik perdagangan orang dengan modus pernikahan lintas negara. Modus tersebut kerap menyasar perempuan dari daerah dengan iming-iming kehidupan lebih layak di luar negeri.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari otoritas penegak hukum maupun Kementerian Luar Negeri terkait status dan proses penanganan kasus tersebut.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan segera melakukan koordinasi lintas negara untuk memastikan keselamatan korban, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap praktik perekrutan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang.