KORANMANDALA.COM –Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Harun Al Rasyid, menilai kinerja Wali Kota Bandung saat ini masih berada pada fase awal pergerakan. Meski masa jabatan belum genap satu tahun, ia menekankan bahwa tantangan nonteknis yang dihadapi sudah cukup berat dan membutuhkan konsolidasi yang serius.
“Kalau diibaratkan kapal, ini baru mulai bergerak. Kita maklumi, tapi jangan terlalu lama. Jangan sampai satu-dua tahun masih di situ-situ saja,” ujar Prof. Harun, Senin (15/12/2025).
Menurutnya, momentum awal pemerintahan menjadi waktu krusial bagi Pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, tidak hanya dengan kalangan akademisi, tetapi juga masyarakat dan kelompok akar rumput.
Forum Guru Besar Bandung Jadi Jembatan Kampus Terhadap Pemkot.
Ia menilai pengawasan publik terhadap proyek-proyek pembangunan menjadi hal yang mutlak agar pelaksanaan program berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Pengawasan itu harus dari atas, tengah, sampai bawah. Masyarakat dan LSM perlu dilibatkan agar proyek-proyek yang berjalan benar-benar terkontrol,” katanya.
Dalam hal prioritas pembangunan, Prof. Harun menekankan pentingnya penyelesaian persoalan riil yang telah lama dirasakan warga, seperti banjir dan sistem drainase. Ia menilai masalah tersebut seharusnya menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Banjir itu harus dihajar dulu. Tapi menghajar juga harus diawasi,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti persoalan penataan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar yang dinilainya kompleks karena melibatkan banyak kepentingan.
Dalam konteks ini, Prof. Harun menekankan pentingnya ketegasan kepala daerah terhadap aparat yang tidak menjalankan tugas secara profesional.
“Kalau sudah tahu ada aparat yang menyimpang, ya harus berani. Jangan ragu-ragu,” ujarnya.
Terkait pembangunan infrastruktur berskala besar, khususnya transportasi massal, Prof. Harun menilai hambatan utama bukan terletak pada pendanaan, melainkan pada persoalan pembebasan lahan serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai sejumlah proyek nasional di Jawa Barat kerap berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lain.
“Uangnya sering kali sudah ada, tapi pembebasan lahannya tidak beres. Ini justru fungsi pemerintah daerah untuk mempermudah,” katanya.
Menurutnya, Kota Bandung tidak lagi dapat bergantung pada moda transportasi konvensional. Dengan jumlah penduduk metropolitan yang besar, transportasi massal berbasis rel dinilai sebagai kebutuhan mendesak dan harus masuk dalam agenda nasional.
“Bandung tidak mungkin membangun sendiri. Ini harus keroyokan antara pusat, daerah, dan swasta. Harus ada payung kebijakan yang jelas,” jelasnya.
Meski demikian, Prof. Harun tetap melihat adanya harapan dari arah kebijakan yang disampaikan Wali Kota Bandung. Ia menilai fokus untuk melanjutkan dan mempercepat program yang sudah ada, dibandingkan membuat terlalu banyak program baru, merupakan langkah yang realistis.
“Rencana di Bandung itu sebenarnya sudah banyak. Sekarang tugasnya mempercepat, bukan menambah daftar,” pungkasnya.
