ADVERTISEMENT
Koran Mandala – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memperbolehkan satu kelas di sekolah negeri diisi hingga 50 siswa dinilai menjadi pukulan telak bagi sekolah swasta.
Salah satu contohnya terjadi di SMK Pendekar, sebuah sekolah menengah kejuruan swasta di Jalan Pangkal Perjuangan, Karawang, yang hanya memperoleh 9 siswa baru dalam Penerimaan Murid Baru (PMB) tahun ajaran 2025.
Kondisi tersebut menciptakan kontras mencolok pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ini. Suasana di SMK Pendekar terlihat lengang, jauh dari semarak MPLS di sekolah-sekolah negeri.
ADVERTISEMENT
Kabarnya Sempat Gagal, Frans Putros Akhirnya Resmi Berseragam Persib Bandung
Menurut Kepala Sekolah SMK Pendekar, Suhela Maeliala, jumlah siswa yang sangat sedikit ini merupakan imbas langsung dari perubahan kebijakan kuota sekolah negeri.
Ia menyebutkan, kuota yang sebelumnya maksimal 30 siswa per kelas kini ditingkatkan hingga 50 siswa, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sekolah swasta.
“Akibatnya, banyak sekolah swasta tidak kebagian murid. Salah satunya kami. Dengan kuota sebesar itu di sekolah negeri, otomatis siswa lebih memilih ke sana karena biaya lebih murah,” ujar Suhela saat ditemui wartawan, Kamis (17/7/2025).
Minimnya jumlah siswa membuat pihak sekolah harus turun langsung ke lapangan untuk mencari murid baru. Bahkan, guru-guru melakukan pendekatan dari rumah ke rumah dengan berkoordinasi bersama RT/RW setempat.
“Kami door to door, mencari tahu apakah ada anak yang belum sekolah karena kendala biaya. Kami ajak mereka bergabung, karena pendidikan tetap penting,” jelas Suhela.
Ia mengaku prihatin dengan kondisi ini dan khawatir apabila tidak ada intervensi dari pemerintah, akan semakin banyak sekolah swasta yang terpaksa tutup.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






