Puluhan Ribu Warga Banten Istighosah Kubro Tolak Proyek PIK-2 Bermasalah

Koran Mandala – Ribuan warga dari berbagai daerah di Banten dan Jabodetabek memadati Lapangan Sepakbola Sukawali, Kampung Encle, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Minggu (29/6/2025). Mereka mengikuti Istighosah Kubro Menjaga Kedaulatan Bangsa yang digagas oleh DPP dan DPD Front Persaudaraan Islam (FPI) sebagai bentuk protes atas pelaksanaan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) yang dinilai penuh pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat.

Acara yang berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 17.30 WIB ini dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Imam Besar Habib Rizieq Shihab, M. Said Didu, Suripto, Mayjen (Purn) TNI Soenarko, Marwan Batubara, Hidayat Purnomo, dan aktivis lainnya. Hadir pula Ketua Presidium Perkumpulan Aktivis 98, M. Suryawijaya, dan aktivis perempuan Hemasari Dharmabumi dari Pandu Putri Pertiwi.

Sambut Pemilu Damai, Bersatu dalam Istighosah, Doa Bersama Warga Kabupaten Bogor

ADVERTISEMENT

Dalam pernyataan sikapnya, massa menilai proyek PIK-2 sebagai bentuk kejahatan sistemik (State-Corporate Crime) yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan masih berjalan meski status Proyek Strategis Nasional (PSN) telah dicabut oleh Presiden Prabowo melalui PP No. 12/2025.

“Proyek ini mencaplok tanah rakyat, wilayah adat, dan zona tangkap nelayan secara represif. Negara seolah tunduk pada kepentingan oligarki,” tegas perwakilan tokoh dalam orasi publik.

Mereka mendesak DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) PIK-2, meminta BPK melakukan audit investigatif, dan menuntut proses hukum terhadap tokoh-tokoh yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan dan konstitusi tersebut, termasuk mantan Presiden Jokowi dan para pengusaha besar seperti Aguan dan Anthony Salim.

Tak hanya itu, massa juga menyerukan kepada Presiden Prabowo untuk segera turun tangan menyelamatkan rakyat dari kerugian lebih lanjut.

“Masyarakat kehilangan sumber penghidupan, akses mobilitas terganggu, dan lingkungan rusak parah. Ini bukan sekadar proyek ekonomi, ini kedzaliman yang nyata,” ujar seorang perwakilan masyarakat.

Acara ditutup dengan doa bersama dan pembacaan tuntutan yang diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR RI. Para ulama dan aktivis berjanji akan terus mengawal isu ini hingga keadilan ditegakkan.