KoranMandala.com –Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi (KDM), terus melakukan konsolidasi internal birokrasi menjelang pelantikannya. Langkah tersebut mendapat perhatian dari politisi Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, H. Mulyadi.
Mulyadi menilai langkah KDM dalam membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jabar sangat tepat. Ia menegaskan bahwa 41 BUMD Jabar harus dievaluasi secara menyeluruh.
“KDM sedang mengurai benang kusut tata kelola BUMD. Perlu reset dan formulasi baru dalam manajemen,” kata Mulyadi, Kamis 13 Februri 2025.
H. Mulyadi: Dari Pengusaha Sukses Hingga Wakil Rakyat di Senayan
Menurut mantan Ketua Gerindra Jabar ini, setiap BUMD harus melalui analisis mendalam untuk menentukan langkah ke depan, apakah revitalisasi, ekspansi, diversifikasi, atau bahkan likuidasi.
Ia menyoroti masalah utama BUMD Jabar, yaitu mindset pemilik dan pengelola yang belum sesuai dengan prinsip bisnis sehat.
“BUMD harus jadi profit center, bukan cost center. Manajemen harus punya kompetensi, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan di luar bisnis,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan BUMN, Mulyadi berkomitmen mendukung reformasi tata kelola BUMD Jabar.
“Saya di Komisi VI bisa mendorong akselerasi tata kelola BUMD agar lebih profesional,” ujarnya.
Ia berharap seluruh BUMD Jabar beroperasi sesuai tugas dan fungsinya, serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Tata kelola BUMD harus berjalan sesuai tujuan, memberikan dividen untuk memperkuat APBD,” tandasnya.
