KoranMandala.com -Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat harus melibatkan partisipasi aktif rakyat, bukan hanya menjadi urusan legislatif dan eksekutif. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Jawa Barat, Rabu (9/10/2024) di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung.
Ono menegaskan bahwa masyarakat perlu ikut serta dalam proses penyusunan APBD agar seluruh program yang dirancang untuk Jawa Barat dapat diketahui dan dipahami oleh publik. “Selain anggota dewan dan eksekutif, dalam penyusunan APBD kita juga harus bersama-sama masyarakat agar seluruh program di Jawa Barat diketahui oleh rakyat,” ujarnya.
Demokrasi Elektoral dan Kinerja Anggota Dewan
Ono Surono Instruksikan Seluruh Kader Partai dan Relawan Bergerak Menangkan Jeje-Ronal
Saat ditanya tentang kinerja anggota dewan, Ono menyebutkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan sistem demokrasi elektoral yang perlu diperbaiki. Ia menyoroti tingginya biaya politik dalam pemilihan legislatif yang berpotensi mempengaruhi kinerja para wakil rakyat di DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.
“Tentu kami akan dorong agar lebih banyak kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Anggota dewan harus sering turun ke masyarakat, bukan hanya pada saat menjelang pemilihan. Jika hanya muncul saat pemilu, maka kepercayaan masyarakat akan menurun, dan masyarakat yang pragmatis akan memanfaatkan situasi tersebut,” tambah Ono.
Ia berharap anggota legislatif ke depan bisa lebih aktif terjun langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta menjalin kedekatan dengan rakyat.
Fungsi DPR RI dan DPRD Provinsi
Ono juga menjelaskan tidak ada perbedaan mendasar dalam fungsi anggota legislatif DPR RI dan DPRD Provinsi. Yang membedakan hanyalah cakupan wilayah kerjanya. “DPR RI berfokus pada wilayah nasional, sementara DPRD Provinsi lebih fokus pada wilayah Jawa Barat,” ujarnya.
Menurut Ono, isu-isu yang dihadapi oleh kedua lembaga legislatif ini serupa, mencakup masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap sembilan daerah yang menjadi CDPOB (Calon Daerah Otonomi Baru) di Jawa Barat yang masih memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Pengembangan daerah tersebut, menurutnya, harus dilakukan dengan perencanaan yang matang.
Fokus pada Pengangguran dan Infrastruktur
Selain itu, Ono menyoroti tingginya angka pengangguran di Jawa Barat dan penurunan APBD sebesar enam triliun rupiah. Ia mengingatkan bahwa hal ini perlu menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD.
“Kita harus fokus pada pengelolaan persoalan-persoalan tersebut dengan baik. Infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat harus menjadi prioritas utama yang perlu kita dorong,” pungkasnya.
