KORANMANDALA.COM – Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana berbicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat umur capres-cawapres. Dalam…
Berita MK:
KORANMANDALA.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) akan bacakan putusan gugatan uji materiil batas usia Capres-Cawapres pada Senin, 16 Oktober 2023 hari…
KORANMANDALA.COM – Analis Politik asal Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menegaskan, upaya mengubah batas minimal usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi…
KORANMANDALA.COM – Cep Otong ngomongin sindiran ‘Mahkamah Keluarga’, plesetan yang diambil dari nama Mahkamah Konstitusi (MK). Sebutan ini dimulai oleh…
KORANMANDALA.COM – Cep Otong menyebut, Partai Gerindra sangat menantikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas minimal usia Capres-Cawapres pada Senin,…
KORANMANDALA.COM – Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia sampat saat ini belum memutuskan…
Oleh : Dedi Asikin Sejak awal , mantan ketua MK Mahfud MD tidak setuju batas usia Capres Cawapres ( dari 40 turun ke 35) di yudicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kata wong Meduro yang sekarang jadi Menkopolhukam soal itu batas usia bukan ranah MK. Itu tugas lembaga pembuat UU (DPR dan Pemerintah) . Jadi
Ketua Bawaslu Karawang periode tahun 2023-2028, Engkus Kusnadi. KORANMANDALA.COM – Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus). Perihal itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karawang akan memperketat pengawasan dan meminta partai politik (Parpol) tetap mengikuti koridor hukum yang berlaku. Ketua Bawaslu