KoranMandala.com – Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara maritim adalah pencapaian monumental yang tidak datang dengan mudah.
Perjuangan selama 25 tahun yang dimulai sejak Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 hingga diresmikannya status Indonesia dalam sidang United Nations on The Law of The Sea (UNCLOS) di Montego Bay, Jamaika pada 10 Desember 1982, mencerminkan betapa panjang dan berlikunya jalan yang harus dilalui untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Umum Komunitas Indonesia Unggul, Toddy Ardiansyah Prabu kepada wartawan, Rabu 4 September 2024.
Baca Juga:Â Tok! KPU Tetapkan Prabowo Gibran Jadi Calon Presiden dan Cawapres Terpilih di Pilpres 2024-2029
“Di balik pengakuan tersebut, ada seorang tokoh sentral yang kontribusinya tidak dapat diabaikan—Mochtar Kusumaatmadja,” ungkap Toddy.
Dia menjelaskan, sebagai konseptor dan diplomat ulung, Mochtar tidak hanya memperjuangkan substansi Deklarasi Djuanda di forum-forum internasional, tetapi juga menggunakan pendekatan soft power untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat.
“Mulai dari membuka restoran Nusantara di New York, membentuk Nusantara Chamber Orchestra, hingga menggelar pameran kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat, semua upaya ini diarahkan untuk membangun citra positif Indonesia di mata dunia,” tutur Toddy.
Dia menilai, keberhasilan Mochtar Kusumaatmadja dalam kampanye diplomasi ini tidak hanya berdampak pada pengakuan internasional, tetapi juga membawa perubahan signifikan terhadap luas wilayah Indonesia.
“Dengan pengakuan resmi ini, wilayah laut Indonesia bertambah secara signifikan, memberikan negara kita kedaulatan penuh atas sumber daya laut yang melimpah. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa Indonesia berhutang besar kepada Mochtar Kusumaatmadja,” cetus Toddy.
Toddy mengatakan, Komunitas Jabar dan Indonesia Unggul, yang berbasis di Bandung, Jawa Barat, setelah melakukan diskusi internal dan mempelajari aspek historis serta logis lainnya, mengusulkan agar pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, yang akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, menganugerahi Mochtar Kusumaatmadja gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 10 November, bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan.
“Usulan ini akan dibahas lebih lanjut pada Peringatan Hari Maritim Nasional pada 23 September 2024, dengan menghadirkan beberapa tokoh dan pakar kemaritiman seperti Susi Pudjiastuti, Rokhmin Dahuri, dan Hikmahanto Juwana,” ujar dia.
Toddy menekankan pentingnya kedaulatan Indonesia atas kekayaan alam laut. Penguasaan absolut atas kekayaan anugerah Tuhan ini, ujar dia, harus menjadi perhatian utama negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa.
