KORANMANDALA.COM – Airlangga Hartarto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak setuju wacana hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Airlangga menyatakan bahwa Golkar dan koalisinya akan menentang penggunaan hak angket yang baru-baru ini diusulkan.
Menurutnya, hak angket merupakan hak politisi di DPR. Hal ini diungkapkan Airlangga setelah menghadiri pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN), serta Hadi Tjahjono sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) di Istana Negara pada 21 Februari 2024.
AHY menegaskan bahwa partainya saat ini merupakan bagian dari pemerintah dan akan mendukung kebijakan pemerintah dengan disiplin.
Dia juga menekankan bahwa tidak perlu mencurigai kecurangan dan mengajak semua pihak untuk bekerja sama.
Sementara itu, PKS yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan bersama dengan Nasdem dan PKB, masih mempertimbangkan wacana penggunaan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.
Mereka mengatakan akan menghormati gagasan PDIP terkait hak angket dan akan melakukan pengkajian lebih lanjut, sambil tetap fokus pada pengawalan dan kepastian integritas pemilu.
Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mendukung penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.
Mereka menyatakan bahwa tiga partai pengusungnya dari Koalisi Perubahan siap mendukung inisiatif tersebut, dengan harapan dapat menelusuri kecurangan melalui jalur legislatif.- ***
