KORANMANDALA.COM – Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, menyoroti isu bantuan sosial dalam kampanye Pilpres 2024.
Ia menyampaikan hal itu dalam flm Dirty Vote yang dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024.
Dirty Vote adalah film dokumenter yang mengungkap dugaan kecurangan Pemilu oleh Presiden Jokowi.
“Mengapa Bansos dijadikan alat berpolitik? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi atau pork barrel politics,” kata Bivitri dalam film Dirty Vote yang disutradarai Dandy Laksono tersebut.
Bivitri menjelaskan bahwa politik gentong babi adalah istilah yang berasal dari masa perbudakan di Amerika Serikat, di mana para budak bersaing untuk mengambil daging babi yang disimpan dalam gentong.
Hal ini menggambarkan persaingan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Dalam konteks politik saat ini, politik gentong babi mengacu pada penggunaan uang negara oleh politisi untuk mempengaruhi pemilihan umum di daerah-daerah pemilihan.
Bivitri menggarisbawahi penggunaan anggaran bansos yang berlebihan menjelang Pemilu 2024, yang menurutnya melampaui jumlah yang dikeluarkan selama pandemi Covid-19.
Ia menyoroti bahwa penyaluran bansos seharusnya diselenggarakan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan struktur kenegaraan. Namun, ia mencatat bahwa data kemiskinan yang seharusnya digunakan untuk penyaluran bansos tidak digunakan dengan benar.
Film Dirty Vote, yang dirilis pada 11 Februari 2024, dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara: Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.
Film tersebut menguraikan pelanggaran hukum dan kecurangan dalam Pemilu saat ini, termasuk masalah seperti penunjukkan kepala daerah dan penyaluran bansos yang berlebihan.- ***
