KORANMANDALA.COM – Selamatkan Demokrasi Melawan Tirani Baru. Itulah maklumat yang dibacakan forum lintas generasi mahasiswa, alumni, dosen, dan guru besar Universitas Trisakti.
Maklumat tersebut menekankan pentingnya Presiden Joko Widodo dan seluruh lembaga negara untuk kembali pada prinsip-prinsip Reformasi tahun 1998. Ini termasuk menguatkan keberlakuan hukum dan hak asasi manusia, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menjaga kemandirian daerah, menghapus peran ganda ABRI yang sekarang TNI, dan membatasi kekuasaan dengan UUD 1945.
“Kami sivitas akademika Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia menyatakan kekhawatiran atas matinya reformasi dan lahirnya tirani,” kata Ketua BEM Universitas Trisakti, Vladima Insan Mardika pada Jumat 9 Februari 2024.
Vladima mengecam berbagai pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara, terutama oleh Mahkamah Konstitusi dan Presiden Jokowi beserta jajaran pejabat istana, Kementerian, Lembaga, hingga KPU.
Dia menolak pendekatan personal dalam pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak-hak rakyat demi kepentingan elektoral partai.
Vladima menyebut contoh seperti bantuan sosial (bansos) yang seharusnya merupakan hak rakyat, namun diduga dimanipulasi sebagai insentif atau hadiah pribadi dari Presiden Jokowi dan beberapa pejabat yang mendukung paslon tertentu.
Dia juga menentang upaya pemberantasan korupsi yang disinyalir bermotif politik dan bertujuan partisan.
Menurutnya, jika negara serius, upaya penanganan korupsi tidak akan berhenti ketika pejabat yang diselidiki justru menjadi juru kampanye paslon yang didukung oleh penguasa, karena hal ini merusak fondasi hukum dan demokrasi.
Universitas Trisakti dan komunitas akademisnya mengutuk segala bentuk intimidasi atau kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap ekspresi kritis dan protes mahasiswa, aktivis, dan warga yang menyuarakan pendapat.
Vladima menyoroti adanya indikasi politisasi dan ketakutan terhadap masyarakat dalam melaksanakan hak pilihnya pada hari pemilihan.
Menurutnya, Pemilu 2024 menjadi pemilu pertama yang dinilai tidak fair, tidak bebas, dan tidak demokratis sejak masa reformasi.
Dia menyesalkan ketidaknetralan pejabat dan aparat negara, serta penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara hanya untuk kepentingan partai tertentu.
Sebelumnya, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Trisakti dan UPN Veteran Jakarta, telah melakukan demonstrasi dengan tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi.- ***
