Anggota DPRD kota Bandung dari fraksi PKB Indri Rindani (Tim Koranmandala)
KORAN MANDALA –Keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik di Kota Bandung masih jauh dari harapan.
Dari seluruh anggota DPRD Kota Bandung, hanya sembilan orang atau sekitar 16 persen yang merupakan perempuan.
Angka ini menunjukkan bahwa ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam posisi strategis masih perlu diperluas.
Kasus HIV Baru di Bandung Melonjak Hampir Lima Kali Lipat, Pemkot Kini Bidik Kampus
Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indri Rindani, menilai pengarusutamaan gender (PUG) menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong kesetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan di berbagai bidang, termasuk politik dan pembangunan.
Menurut Indri, PUG bukan upaya mempertentangkan kepentingan laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, konsep tersebut bertujuan memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan.
Ia menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung. Padahal, ketentuan perundang-undangan telah mengamanatkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif.
“Ini menunjukkan masih adanya ruang yang perlu diperjuangkan agar perempuan dapat terlibat lebih luas dalam posisi-posisi strategis,” menjadi salah satu poin yang disampaikan Indri dalam pandangannya mengenai pengarusutamaan gender.
Indri berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengarusutamaan Gender dapat melahirkan kebijakan yang tidak hanya mengatur kesetaraan secara normatif, tetapi juga memberikan akses, kesempatan, dan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan.
Menurutnya, kesetaraan gender juga tidak boleh dipersempit hanya pada persoalan hubungan antara laki-laki dan perempuan.
PUG harus menjadi bagian dari pembangunan yang inklusif, termasuk memastikan kebutuhan anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas turut diperhatikan.
Hal itu dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Indri juga menegaskan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, berkontribusi, dan menduduki posisi strategis tanpa harus kehilangan peran maupun identitasnya dalam keluarga.
Pada akhirnya, keberhasilan pengarusutamaan gender tidak cukup diukur dari lahirnya sebuah peraturan daerah.
Pemerintah perlu memastikan prinsip kesetaraan benar-benar diterapkan dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, pelayanan publik, hingga kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
Dengan demikian, Raperda PUG diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan, tetapi menjadi landasan untuk mengurangi kesenjangan dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi seluruh warga Kota Bandung.