DPRD Kota Bandung Dorong E-Commerce Khusus UMKM, ASN Wajib Belanja Produk Lokal

KORANMANDALA.COM –Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKB, Indri Rindani, mendorong percepatan integrasi dan pemanfaatan data pelaku UMKM melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Upaya tersebut dibarengi dengan rencana pengembangan aplikasi belanja online khusus produk UMKM lokal Kota Bandung.

Hal itu disampaikan Indri usai mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung. Menurutnya, aplikasi tersebut dirancang sebagai platform e-commerce yang secara khusus menampung produk dari pelaku UMKM di Kota Bandung.

“Konsepnya kita ingin membuat semacam e-commerce, tapi isinya khusus produk UMKM Kota Bandung. Saat ini masih dalam tahap penggodokan, termasuk penyusunan perencanaan agar bisa segera direalisasikan,” ujar Indri.

Karangan Bunga Warnai Sidang Korupsi Bekasi di Tipikor Bandung, Soroti Fee Proyek Hingga 10 Persen

Dalam skema yang tengah disusun, lanjut dia, pemerintah juga berencana mendorong kebijakan yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung untuk berbelanja kebutuhan dinas melalui UMKM lokal.

“Harapannya nanti ada aturan yang mengikat. Jadi ASN, termasuk setiap dinas, kebutuhan belanjanya diutamakan dari UMKM,” katanya.

Namun demikian, Indri menekankan pentingnya sistem klasifikasi atau grading bagi pelaku UMKM yang akan tergabung dalam platform tersebut. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi permintaan, terutama dalam jumlah besar.

“Harus ada grading, misalnya grade A, B, dan C. Karena faktanya, ketika UMKM mendapat pesanan besar, tidak semuanya siap dari sisi produksi. Maka perlu dilihat legalitasnya, kapasitas produksi, hingga jumlah tenaga kerja,” jelasnya.

Ia menambahkan, aspek teknis pengembangan aplikasi juga masih terus dibahas agar sistem yang dibangun benar-benar matang dan tepat sasaran. Meski demikian, Indri menilai implementasi tetap harus segera dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kendala di lapangan.

“Secara teknis memang harus dipikirkan dengan matang. Tapi kita juga tidak akan tahu titik lemahnya di mana kalau tidak dijalankan. Jadi ini harus segera diimplementasikan,” pungkasnya.