APBD Jabar 2026 Turun Jadi Rp31 Triliun, DPRD Optimistis Target Pendapatan Tetap Tercapai

KORANMANDALA.COM –Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan, dari sekitar Rp37 triliun menjadi Rp31 triliun. Penurunan tersebut dipicu berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Menurut Iswara, pengurangan transfer dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp2,458 triliun. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD memilih tetap optimistis dengan tidak menurunkan target pendapatan secara drastis.

Optimisme tersebut, kata dia, didasarkan pada adanya piutang pemerintah pusat kepada Pemprov Jawa Barat yang diharapkan dapat dibayarkan pada tahun ini.

Kronologi Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan di Bandung: Dari “Bos”, Dijual di Trotoar, Untung dari Selisih

“Pemerintah pusat punya utang ke Jawa Barat berupa kurang salur dana bagi hasil tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp1,6 triliun. Kita berharap pemerintah pusat bisa membayar tahun ini. Karena itu kita tidak menurunkan target pendapatan,” ujar Iswara, Rabu (11/3/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Iswara dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan bersama Jurnalis Hukum Bandung yang digelar di Hotel Horison Bandung.

Iswara mengakui, Kementerian Dalam Negeri sebelumnya sempat menyarankan agar target pendapatan daerah diturunkan menyesuaikan kondisi fiskal. Namun Pemprov Jabar dan DPRD memutuskan mempertahankan target tersebut dengan sejumlah langkah antisipatif.

Ia menjelaskan terdapat tiga kesepakatan yang diambil bersama.

Pertama, pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kemendagri terkait kondisi keuangan daerah. Kedua, jika target pendapatan tidak tercapai, maka perubahan anggaran akan dipercepat dengan memprioritaskan program-program inti. Ketiga, apabila perubahan anggaran masih belum mencukupi, maka opsi pinjaman daerah akan dipertimbangkan.

“Kita sepakat ada tiga pernyataan sikap untuk mengantisipasi kondisi fiskal yang ada,” kata Iswara.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa APBD Jawa Barat 2026 telah mengalami tiga kali pergeseran anggaran untuk menyesuaikan berbagai kebutuhan mendesak di daerah.

Pergeseran pertama dilakukan untuk membantu masyarakat di Kabupaten Bogor yang terdampak penghentian aktivitas pertambangan, termasuk para pekerja yang kehilangan mata pencaharian.

Pergeseran kedua digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga sebesar Rp621 miliar. Anggaran tersebut dialihkan dari pos belanja tak terduga sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran daerah.

“Untuk kewajiban kepada pihak ketiga yang sebelumnya tertunda sebesar Rp621 miliar, alhamdulillah bulan ini sudah diselesaikan pembayarannya,” ujar Iswara.

Sementara itu, pergeseran anggaran ketiga dialokasikan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, khususnya dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di wilayah Jawa Barat.

Menurut Iswara, kondisi curah hujan yang saat ini kerap berada di atas rata-rata dan sulit diprediksi meningkatkan potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor.

“Karena curah hujan sekarang sering di atas rata-rata dan sulit diprediksi, maka kita melakukan kajian dan mengalokasikan anggaran untuk sistem hidrometeorologi di Jawa Barat sebagai langkah mitigasi bencana,” katanya.