Relasi KDM–DPRD Jabar Disorot, Pengamat Minta Komunikasi Diperbaiki

Pengamat politik Universitas Pasundan sekaligus peneliti Indonesian Politics Research & Consulting, Fahmy Iss Wahyudy, menilai dinamika tersebut sebagai fenomena yang relatif baru dalam politik pemerintahan Jawa Barat.

“Ini fenomena yang menarik dan relatif baru. Gubernur-gubernur sebelumnya selalu membangun suasana yang dalam kacamata publik harmonis dengan DPRD. Dalam satu tahun terakhir setelah Kang Dedi dilantik, terlihat beberapa miskomunikasi antara gubernur dan DPRD,” ujarnya.

Langgar Perda Tiga Tempat Hiburan Malam di Bandung Kepergok Beroperasi

Menurut Fahmy, secara struktural hubungan antara pemerintah provinsi dan DPRD seharusnya berjalan harmonis karena keduanya merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Dalam konteks pemerintah daerah, DPRD itu bagian dari pemerintah provinsi, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu komunikasi seharusnya berjalan baik,” katanya.

Ia juga menyoroti faktor politik yang semestinya memperkuat hubungan kelembagaan, mengingat gubernur dan pimpinan DPRD berasal dari basis partai yang sama.

“Kita juga harus jujur bahwa Kang Dedi dan Ketua DPRD berasal dari partai yang sama. Dengan basis itu, seharusnya komunikasi menjadi jauh lebih harmonis,” ujarnya.

Terkait polemik dana hibah pendidikan swasta, yang sempat disebut dihapus namun kemudian diklarifikasi sebagai pengalihan agar lebih tepat sasaran, Fahmy menilai DPRD membutuhkan penjelasan yang lebih rinci dari pemerintah provinsi.

“Penurunan drastis dibanding tahun sebelumnya tentu menimbulkan pertanyaan. DPRD barangkali membutuhkan penjelasan lebih detail dari gubernur mengenai alasan dan arah kebijakan tersebut,” katanya.

Ia menilai perubahan kebijakan strategis, terutama yang menyentuh sektor pendidikan, harus dikomunikasikan secara terbuka dan komprehensif agar tidak menimbulkan persepsi konflik di ruang publik.

Fahmy menegaskan, perbaikan komunikasi tidak cukup hanya melalui forum formal seperti rapat atau pembahasan anggaran, tetapi juga perlu diperkuat lewat jalur informal guna meminimalkan kesalahpahaman.

“Mungkin selain komunikasi formal di ruang rapat, perlu juga komunikasi informal agar miskomunikasi yang berkepanjangan bisa diminimalisasi,” ujarnya.

Menurutnya, soliditas antara eksekutif dan legislatif daerah menjadi kunci menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan prioritas pembangunan tetap proporsional tanpa menimbulkan kesan tarik-menarik kepentingan.

“Karena mereka satu kesatuan dalam pemerintahan daerah, komunikasi yang baik menjadi kunci agar pembangunan berjalan seimbang dan tidak menimbulkan persepsi konflik di mata publik,” pungkasnya.