Setahun Dedi–Erwan: Infrastruktur Dipuji, Pengangguran dan Anggaran Jadi Catatan

Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 terhadap 800 responden di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan kepuasan publik terhadap urusan wajib bidang infrastruktur berada di atas 80 persen.

Hilal Awal Ramadhan 1447 H Tak Terlihat di Bandung, BMKG: Berpotensi Teramati Esok Hari

Secara spesifik, peningkatan jumlah jalan dan jembatan mendapat respons positif: 65,9 persen responden menyatakan cukup puas dan 18,5 persen sangat puas.

“Evaluasi warga semakin positif, terutama dalam peningkatan jumlah dan kualitas infrastruktur penghubung. Penilaian positifnya meningkat 10 hingga 11 persen,” ujar Burhanudin, Senin (16/2/2026).

Di tengah angka kepuasan tersebut, pengamat politik Universitas Pasundan sekaligus peneliti Indonesian Politics Research & Consulting, Fahmy Iss Wahyudy, menilai kinerja pemerintahan Dedi–Erwan dalam setahun terakhir bersifat “plus minus” jika diukur secara teknokratik.

“Kalau berkaca pada parameter teknokratik, angka pengangguran di Jawa Barat masih tinggi meski lonjakannya tidak besar. Inflasi juga meningkat tipis. Itu catatan yang perlu diperhatikan,” ujarnya.

Artinya, di luar persepsi publik yang membaik pada infrastruktur, indikator makro ekonomi belum sepenuhnya menunjukkan lompatan signifikan.

Meski demikian, Fahmy mengakui terdapat capaian kuat di sektor investasi. Jawa Barat dinilai masih menjadi provinsi paling menarik bagi investor di Indonesia.

“Dari sisi besaran investasi, Jawa Barat paling tinggi secara nasional. Itu capaian statistik yang konkret,” katanya.

Capaian investasi tersebut menjadi bantalan penting di tengah tantangan ekonomi, sekaligus modal untuk mendorong penciptaan lapangan kerja ke depan.

Namun, Fahmy mengingatkan arah kebijakan pembangunan perlu lebih proporsional, terutama dalam konteks postur anggaran daerah. Ia menilai belanja daerah masih dominan pada pembangunan fisik, sementara sektor lain mengalami tekanan.

“Saya melihat penekanannya masih banyak pada infrastruktur. Sementara ada pemotongan cukup besar pada dana pendidikan, khususnya sekolah swasta. Ini harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan fisik memang penting dan terlihat nyata, tetapi tidak boleh mengorbankan pembangunan sumber daya manusia.

“Pembangunan fisik itu oke, tapi harus diimbangi dengan pembangunan mentalitas, intelektualitas, dan aspek sosial masyarakat. Kalau tidak, pembangunan bisa timpang,” katanya.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan, tantangan bagi Dedi–Erwan bukan lagi sekadar membangun jalan dan jembatan, tetapi memastikan dampaknya terasa pada penurunan pengangguran, penguatan pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan harus lebih proporsional agar prioritas pembangunan seimbang antara infrastruktur dan pembangunan manusia,” pungkas Fahmy.

Setahun berjalan, fondasi fisik disebut sudah menguat. Namun ujian sesungguhnya ada pada bagaimana pembangunan tersebut mampu menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga Jawa Barat secara merata.