Survei Indikator: Kepuasan Dedi 95,5 Persen dan Wagub Hanya 55 Persen

Angka tersebut terpaut jauh dari tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang berada di angka 55,3 persen.

Menanggapi kesenjangan itu, pengamat politik Universitas Pasundan sekaligus peneliti Indonesian Politics Research & Consulting, Fahmy Iss Wahyudy, menilai perbedaan tingkat kepuasan tersebut relatif wajar dalam konteks kepemimpinan daerah.

Misi “Remontada” Maung Bandung: Prediksi Persib vs Ratchaburi FC di Leg 2 ACL 2

“Di atas kertas, Kang Dedi memang terlihat lebih aktif dan proaktif sebagai gubernur dibandingkan wakil gubernur yang cenderung lebih pasif,” ujar Fahmy saat dihubungi, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, aktivitas politik dan komunikasi publik Dedi yang intens, termasuk menjangkau masyarakat akar rumput dan memanfaatkan media sosial, turut membentuk persepsi positif di tengah publik.

Sebaliknya, ruang gerak politik wakil gubernur dinilai lebih banyak berada di lingkaran elite pemerintahan, seperti DPRD, birokrasi, maupun kepala daerah lainnya.

Fahmy menilai tingkat kepuasan publik dalam survei kerap berkorelasi erat dengan tingkat popularitas figur, sehingga tidak selalu mencerminkan evaluasi berbasis program atau kebijakan secara mendalam.

“Sering kali responden menyatakan puas, tetapi ketika ditanya program apa yang membuat puas, tidak semua bisa menjelaskan secara spesifik,” katanya.

Ia menduga tingkat keterkenalan Erwan Setiawan di masyarakat Jawa Barat masih relatif rendah, sehingga berdampak pada persepsi terhadap kinerjanya.

“Jika popularitasnya meningkat hingga di atas 60 atau 70 persen, peluang mendapat respons positif terhadap kinerja juga akan lebih tinggi,” ujarnya.

Fahmy menegaskan, kesenjangan kepuasan antara kepala daerah dan wakilnya bukan fenomena unik di Jawa Barat. Kondisi serupa, menurut dia, juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia.

Ia menilai publik cenderung menilai figur kepala daerah dibandingkan produk kebijakan pemerintah secara kolektif.

“Idealnya capaian seperti penurunan kemiskinan atau pengangguran dipersepsikan sebagai kerja bersama gubernur dan wakil gubernur,” kata Fahmy.

Menurutnya, personalisasi jabatan kerap membuat program pemerintah dianggap sebagai capaian pribadi kepala daerah, padahal berasal dari kebijakan dan anggaran pemerintah daerah.

“Perbaikan jalan atau irigasi itu program pemerintah dari kas daerah, bukan program personal. Namun persepsinya sering dianggap sebagai kinerja pribadi,” ujarnya.

Fahmy menekankan pentingnya peningkatan visibilitas dan komunikasi publik dari wakil gubernur agar persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan daerah menjadi lebih seimbang.