DPRD Kota Bandung Serap Usulan Warga Bojongloa Kaler dalam Musrenbang RKPD 2027

KORANMANDALA.COM –Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKB, Soni Daniswara, mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bojongloa Kaler dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2027, Selasa (10/2/2026).

Soni menyampaikan, dalam proses perencanaan pembangunan, usulan masyarakat disalurkan melalui dua mekanisme, yakni melalui Musrenbang serta melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dan reses anggota DPRD.

“Usulan yang belum terakomodasi dalam Musrenbang masih dapat diusulkan melalui pokir dan reses anggota DPRD sesuai dengan kewenangannya,” ujar Soni.

SMAN 13 Bandung Sempat Hendak Disegel, Sengketa Lahan Picu Kemacetan di Jalan Raya Cibeureum

Menurutnya, pada RKPD 2027 terdapat cukup banyak aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembenahan infrastruktur serta pengembangan ekonomi kreatif. Ia menilai sektor ekonomi kreatif memiliki potensi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, Soni juga menyampaikan kondisi Kecamatan Bojongloa Kaler berdasarkan data Laci RW yang menunjukkan wilayah tersebut termasuk kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk dan kemiskinan yang cukup tinggi di Kota Bandung.

Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD bersama pemerintah wilayah melakukan koordinasi dengan camat, lurah, serta unsur kesejahteraan sosial untuk melakukan verifikasi dan pembaruan data yang disampaikan oleh RT dan RW. Mengingat, data Laci RW diperbarui secara berkala setiap enam bulan.

“Verifikasi data ini penting agar program dan kebijakan yang direncanakan dapat tepat sasaran,” katanya.

Soni menjelaskan, indikator penilaian dalam Laci RW mencakup berbagai aspek, mulai dari jumlah penerima bantuan sosial hingga kondisi kewilayahan seperti banjir, pengelolaan sampah, keamanan lingkungan, penerangan jalan umum, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Ia berharap, melalui koordinasi lintas sektor dan sinergi antara DPRD, pemerintah kewilayahan, serta organisasi perangkat daerah (OPD), berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.

“Dengan kerja sama yang baik, diharapkan upaya penanganan permasalahan kewilayahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya.