DPC PDI Perjuangan Garut Harap Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Terwujud di Tahun Pertama Kepemimpinan

KORANMANDALA.COM –Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih, Abdusy Syakur Amin dan Putri Karlina, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Garut menyampaikan harapannya agar visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Garut dapat benar-benar terealisasi.

Ketua DPC PDI Perjuangan Garut, Ilham Faturohman, mengatakan hal tersebut kepada awak media, Senin (9/2/2026). Ia menegaskan, sebagai partai politik pengusung, PDI Perjuangan berharap cita-cita pembangunan yang telah dirancang pemerintah daerah dapat diwujudkan secara nyata.

“Dalam satu tahun kepemimpinan ini, tentu kami sebagai partai politik pengusung berharap seluruh visi, misi, dan program yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Garut bisa benar-benar terwujud,” ujar Ilham.

Rekor Lengkap Persib Bandung Kontra Klub Thailand Jelang Hadapi Ratchaburi FC

Ilham menambahkan, meskipun berada dalam barisan pengusung, PDI Perjuangan tetap menempatkan diri sebagai penyeimbang dengan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif.

“Kami ingin berada pada posisi mengawasi, mencermati, sekaligus memberikan kritik serta dukungan ide dan gagasan yang produktif demi kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurut Ilham, sejauh ini pihaknya terus memantau jalannya pemerintahan. Apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program, PDI Perjuangan Garut akan memberikan masukan berupa ide dan gagasan selama masa jabatan berlangsung.

Ilham juga mengakui bahwa dirinya masih tergolong baru sebagai anggota DPRD Garut. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap kinerja pemerintahan di setiap sektor.

“Kami masih baru, sehingga untuk melihat perkembangan dan progres pemerintahan, kami akan melakukan kajian per sektor terlebih dahulu. Jika nantinya ada kekurangan atau aspirasi dari masyarakat, tentu akan kami sampaikan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ilham menegaskan tidak akan ragu untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan masukan.

“Kami sudah bertemu dengan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Ke depan, jika diperlukan komunikasi atau penyampaian masukan apa pun, kami tidak akan segan untuk menyampaikannya kepada pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Garut, Dedi Hasan, menekankan pentingnya optimalisasi fungsi DPRD, khususnya dalam pengawasan.

“Sebagai kader partai politik yang ditempatkan di legislatif, tentu kami berharap DPRD dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran,” tegas Dedi.

Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD sangat krusial untuk memastikan jalannya pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan berjalan sesuai tujuan.

“Pengawasan ini mencakup pelaksanaan pemerintahan, reformasi birokrasi, hingga program pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Harus ada manfaat dan dampak yang jelas, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, indeks pembangunan manusia, pendidikan, dan sektor lainnya,” jelasnya.

Dedi juga menegaskan bahwa DPRD memiliki kewenangan yang diatur undang-undang untuk memastikan setiap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan APBD berjalan tepat sasaran.

“DPRD harus memastikan seluruh pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan APBD, dan kegiatan sosial kemasyarakatan berjalan berhasil guna, berdaya guna, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam menilai kinerja satu tahun kepemimpinan kepala daerah, Dedi menyebutkan bahwa indikator utama yang digunakan adalah dokumen perencanaan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kita akan melihat secara time series selama lima tahun ke depan. Namun dalam satu tahun ini, kita ukur sejauh mana dampak yang dihasilkan dari dukungan APBD terhadap pencapaian program-program pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD akan meminta informasi yang jelas dan akurat terkait laporan pelaksanaan APBD maupun laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

“Ini menjadi fokus kami dalam memberikan penilaian terhadap langkah-langkah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam menjalankan tugas pemerintahan secara umum,” pungkas Dedi.