BUMD Selalu Merugi, Romli : Jadi Beban Keuangan Daerah

KORANMANDALA.COM – Komisi III DPRD Jawa Barat tengah menaruh perhatian serius terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dan terus mencatatkan kerugian dari tahun ke tahun.

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhammad Romli, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap BUMD kini menjadi agenda penting yang sedang dikaji secara internal.

Menurutnya, keberadaan BUMD sejatinya ditujukan untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru menjadi beban keuangan daerah.

Jelang Tahun Baru Imlek 2026, Penjualan Pernak-pernik Imlek di Jalan Cibadak Bandung Menurun

“Banyak BUMD yang masih merugi, bahkan dari tahun ke tahun kondisinya tidak berubah. Hidup segan, mati pun tak mau. Ini yang harus benar-benar kita kaji,” ujar Romli, Senin (9/2/2026).

Romli menyebut, Komisi III tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah tegas terhadap BUMD yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejumlah opsi seperti perampingan, penggabungan, hingga peleburan BUMD kini masuk dalam daftar pertimbangan serius DPRD Jawa Barat.

“Kalau memang sudah tidak sehat, ada opsi untuk digabung, dilebur, atau bahkan diamputasi. Jangan sampai APBD habis hanya untuk mengurus BUMD yang merugi, sementara hak-hak masyarakat justru terabaikan,” tegasnya.

Selain mengevaluasi BUMD, Komisi III DPRD Jawa Barat juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum mencapai target maksimal pada tahun sebelumnya. Romli mengungkapkan, realisasi PAD Jawa Barat pada tahun lalu masih berada di bawah 100 persen dari target yang ditetapkan.

“Kita juga fokus bagaimana mengembalikan dan menggenjot PAD. Tahun kemarin itu kan belum mencapai 100 persen. Ini penting, karena tanpa pendapatan yang kuat, program pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.

Romli menekankan bahwa pembenahan BUMD dan peningkatan PAD harus berjalan beriringan dan saling menopang. Ia menilai, BUMD idealnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan beban fiskal yang justru menghambat pembangunan.

“Kalau pendapatan tidak ada, mau kirim apa pun ke lapangan juga tidak bisa. Jadi BUMD harus sehat, PAD harus kuat, supaya pembangunan dan pelayanan publik bisa berjalan,” pungkasnya.