DPRD Soroti Minimnya Publikasi Teknis Proyek BRT Kota Bandung

KORANMANDALA.COM –DPRD Kota Bandung menyoroti belum terbukanya informasi teknis secara resmi terkait rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) oleh Pemerintah Kota Bandung.

Padahal, proyek transportasi massal tersebut diperkirakan akan berdampak langsung terhadap lalu lintas, kondisi sosial, serta keterbatasan ruang jalan di Kota Bandung.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Komisi III, Agus Andi Setyawan, menegaskan bahwa sesuai tugas dan fungsi DPRD, pihaknya menjalankan peran pengawasan, pembentukan regulasi, penganggaran, serta penyerapan aspirasi masyarakat terhadap proyek strategis seperti BRT.

Persoalan Isu BRT Cicadas: PKL Menanti Kepastian Relokasi dari Pemkot Bandung

“Secara fungsi, DPRD melakukan pengawasan, pembentukan regulasi, anggaran, dan menerima aspirasi. Tapi sampai hari ini, detail teknis BRT seperti geometri ruas, dampak lalu lintas publik, itu belum banyak terpublikasi secara resmi oleh Pemkot Bandung,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, pembahasan BRT di DPRD telah dilakukan melalui sejumlah rapat dan masih berlangsung secara bertahap. Perencanaan BRT mencakup penggunaan jalur khusus maupun jalur campuran (mix traffic), yang penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi ruas jalan yang dilalui.

“Perencanaannya bertahap dan rutenya mencakup beberapa titik jalur serta halte yang sudah dipatok secara awal oleh Dishub dan dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Namun demikian, Agus menilai kajian teknis yang lebih mendalam, termasuk studi dampak lalu lintas dan desain geometrik jalan, perlu segera disampaikan ke publik sebagai bentuk transparansi.

“Kita dorong Dishub segera mematangkan desain teknis dan studi dampaknya. Ini bagian dari persiapan pembangunan agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama mengingat kondisi jalan di Kota Bandung yang relatif sempit dan terbatas,” tegasnya.

Selain dampak lalu lintas, ada juga dampak sosial, dan anggran yang harus diperhatikan.

“Di beberapa titik seperti Cicadas, poster-poster terkait rencana BRT sudah terpampang, itu artinya harus ada mitigasi yang jelas. Termasuk juga soal anggaran, baik untuk pembangunan BRT maupun operasionalnya, mulai dari penyediaan jalur khusus hingga armada.” Pungkasnya

Terkait pembiayaan, DPRD Kota Bandung menegaskan pentingnya kejelasan sumber anggaran serta perhitungan kompensasi bagi pihak-pihak yang terdampak oleh proyek BRT, khususnya di ruas jalan yang selama ini dimanfaatkan untuk aktivitas parkir.

“Pemkot harus merencanakan anggarannya dari mana. Selain untuk pembangunan BRT dan operasionalnya, juga ada beberapa kompensasi yang harus dianggarkan bagi pihak-pihak yang terdampak. Misalnya di ruas-ruas jalan yang selama ini dipakai parkir, itu harus dihitung dampaknya dan seperti apa skemanya, jangan sampai menjadi persoalan di kemudian hari,” ujar Agus.

DPRD Kota Bandung juga menekankan bahwa keberhasilan BRT harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari efisiensi waktu perjalanan, pengurangan polusi, hingga integrasi antarmoda yang sesuai dengan karakteristik Kota Bandung yang memiliki keterbatasan ruang jalan.

“Potensi keuntungannya harus dihitung betul, seperti pengurangan waktu perjalanan, dampak di sekitar halte atau stasiun, sampai pengurangan polusi. Pembelajaran dari kota lain juga penting, terutama soal desain jalur, karena kondisi Kota Bandung sangat berbeda. Integrasi dengan feeder itu kunci,” ujar Agus.

Ia menambahkan, perencanaan BRT juga harus mempertimbangkan peran Kota Bandung sebagai pusat aktivitas wilayah penyangga, termasuk penyediaan fasilitas park and ride di kawasan sebelum memasuki kota.

“Bagaimana kota-kota sekitar Bandung ini disikapi juga harus dirancang. Sebelum masuk Bandung itu seharusnya ada park and ride, area-areanya di mana saja harus jelas. Jangan sampai BRT sudah terintegrasi, tapi kendaraan dari daerah tetap masuk semua ke kota. Kalau tidak direncanakan pengurangannya, ya tetap macet, bahkan bisa tambah macet,” katanya.

Menurutnya, kenyamanan, keteraturan layanan, serta manajemen permintaan lalu lintas harus menjadi perhatian utama agar BRT benar-benar relevan dengan kondisi Kota Bandung yang memiliki keterbatasan ruang.