ADVERTISEMENT
KORANMANDALA.COM –Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, menilai tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat merupakan konsekuensi dari besarnya jumlah penduduk dan angkatan kerja di provinsi tersebut.
Namun demikian, ia menegaskan kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah daerah.
“Jawa Barat ini penduduknya paling banyak di Indonesia, otomatis tenaga kerjanya juga paling besar. Maka wajar kalau angka PHK di Jabar terlihat paling tinggi dibanding provinsi lain. Tapi terlepas dari itu, kondisi ini harus menjadi warning bagi kita semua,” kata Encep. Rabu 22/1
ADVERTISEMENT
Wargi Bandung Kini Bisa Berolahraga di Lapangan Serka Dedi Unadi Kodam III/Siliwangi
Encep menekankan pentingnya peningkatan kualifikasi tenaga kerja lokal agar mampu mengisi peluang kerja yang tersedia di Jawa Barat. Ia mencontohkan masuknya industri kendaraan listrik di Subang sebagai peluang strategis yang harus ditangkap oleh pemerintah daerah.
“Di Subang sudah ada dua perusahaan besar mobil listrik. Ini peluang besar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memastikan masyarakat Jabar yang mengisi peluang kerja tersebut, sehingga pengangguran bisa ditekan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tingginya angka pengangguran akan berdampak langsung pada kondisi sosial masyarakat, mulai dari meningkatnya angka kemiskinan hingga persoalan pendidikan dan kesehatan.
“Ketika pengangguran tinggi, efek dominonya sangat luas. Kemiskinan bertambah, masalah sosial meningkat, dan itu akan memengaruhi kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Terkait iklim investasi, Encep menilai Jawa Barat sebenarnya telah memiliki regulasi yang mendukung, termasuk Peraturan Daerah tentang investasi yang memberikan kemudahan bagi investor. Ia menyebut kondisi daerah yang relatif kondusif serta ketersediaan lahan industri masih menjadi daya tarik utama Jawa Barat.
“Tantangannya adalah bagaimana mengkolaborasikan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, dengan pengusaha lokal, nasional, hingga internasional agar potensi usaha di Jabar benar-benar optimal dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” katanya.
Selain sektor industri besar, Encep juga mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu solusi strategis penciptaan lapangan kerja. Ia menilai UMKM memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan menopang perekonomian daerah.
“UMKM di Jawa Barat jumlahnya sangat besar dan pengaruhnya signifikan terhadap ekonomi. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan anggaran dan program agar UMKM semakin berperan dalam menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim usaha yang aman dan nyaman bagi investor, termasuk kepastian kebijakan dan perlindungan usaha. Menurutnya, faktor keamanan dan kenyamanan menjadi kunci agar pelaku usaha betah berinvestasi di Jawa Barat.
Meski tidak menutup mata terhadap dampak faktor global, Encep mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus mengembangkan potensi lapangan kerja berbasis lokal. Upaya tersebut dinilai mampu menekan angka PHK sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, ia menekankan pentingnya edukasi ketenagakerjaan kepada masyarakat, termasuk mendorong perubahan pola pikir dari sekadar pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.
“Ketika terjadi PHK, masyarakat harus dibekali mindset dan keterampilan untuk bangkit, berinovasi, dan menciptakan usaha sendiri. Ini perlu didukung pelatihan, pendidikan vokasi, dan penguatan balai latihan kerja,” tegasnya.
Menurut Encep, penguatan balai latihan kerja serta program kewirausahaan harus mendapat dukungan anggaran yang memadai agar mampu melahirkan calon-calon pengusaha baru. Dengan demikian, kemandirian ekonomi masyarakat dapat dibangun dan ketergantungan terhadap lapangan kerja formal bisa dikurangi.
“Kalau usaha-usaha kecil ini tumbuh dan menyerap tenaga kerja di sekitarnya, maka pengangguran bisa ditekan dan ekonomi daerah akan lebih kuat,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






