Indri Rindani: Libur Nataru Harus Dongkrak Ekonomi, Bukan Membebani Wisatawan

KORANMANDALA.COM – Anggota DPRD Kota Bandung Komisi II sekaligus anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indri Rindani, menegaskan bahwa momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) harus menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan justru menimbulkan keluhan masyarakat dan wisatawan akibat lonjakan harga yang tidak wajar.

Indri menyoroti stabilitas harga pangan sebagai isu krusial yang harus dijaga selama periode libur panjang. Ia meminta Pemerintah Kota Bandung melalui dinas terkait memastikan ketersediaan bahan pokok serta mencegah praktik spekulasi harga, baik di pasar tradisional, pasar modern, maupun di kawasan wisata.

“Jangan sampai libur panjang justru dimanfaatkan oknum tertentu untuk menaikkan harga secara tidak masuk akal. Ini bukan hanya merugikan wisatawan, tetapi juga masyarakat Kota Bandung sendiri. Jika ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar, Pemkot harus turun langsung dan memberikan sanksi tegas,” ujar Indri, Selasa 30 Desember 2025.

Indri Rindani: Libur Panjang Nataru Harus Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi dan Penguatan UMKM Kota Bandung

Selain pangan, Indri juga menyoroti tarif sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) yang kerap melonjak tajam saat musim liburan. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, termasuk transparansi harga dan kewajiban pajak daerah.

“Hotel, restoran, kafe, maupun tempat wisata tentu boleh mendapatkan keuntungan saat high season, tetapi harus tetap wajar, transparan, dan patuh terhadap kewajiban pajak. Jangan sampai wisatawan merasa ‘dikerjai’ dan akhirnya kapok datang ke Kota Bandung,” tegasnya.

Isu lain yang menjadi perhatian serius adalah maraknya praktik parkir liar dengan tarif tidak masuk akal yang kerap menggetok wisatawan di kawasan wisata. Menurut Indri, praktik tersebut tidak hanya merusak citra Kota Bandung, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Parkir liar dengan tarif yang mencekik harus ditertibkan dan ditindak tegas. Selain merugikan wisatawan dan masyarakat, ini juga menyebabkan kebocoran PAD karena tidak masuk ke kas daerah dan tidak dikenakan pajak,” katanya.

Sebagai anggota Badan Anggaran, Indri mendorong sinergi lintas instansi, mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga aparat penegak hukum, untuk melakukan pengawasan terpadu selama libur Nataru, baik terhadap harga, parkir, maupun kepatuhan pajak pelaku usaha.

Ia menegaskan bahwa kenyamanan wisatawan berkorelasi langsung dengan keberlanjutan ekonomi daerah. “Jika wisatawan merasa aman, nyaman, dan tidak merasa diperas, mereka akan kembali. Ini tentu berdampak positif bagi pelaku UMKM, hotel, restoran, kafe, tempat wisata, serta pendapatan daerah,” ujarnya.

Indri juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga etika usaha serta bersama-sama membangun citra Kota Bandung sebagai destinasi wisata utama yang ramah, nyaman, dan berkesan.

“Kita ingin wisatawan datang, kembali, dan merekomendasikan Bandung sebagai tujuan wisata kota utama yang menyenangkan, bukan pulang dengan rasa kapok,” katanya.

“Libur Nataru harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi yang sehat, adil, dan berkelanjutan bagi Kota Bandung,” tutup Indri.